Status Febrie Adriansyah Sempat Diralat Dinilai Tak Profesional – Kejagung Didesak Alihkan ke KPK

Status Febrie Adriansyah Sempat Diralat Dinilai Tak Profesional, Kejagung Didesak Alihkan ke KPK

Status Febrie Adriansyah Sempat Diralat Dinilai – Status Febrie Adriansyah yang sempat diralat oleh Kejaksaan Agung menimbulkan sorotan publik terhadap profesionalisme penyidik. Perubahan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ini dianggap memicu ketidakpastian dalam proses penuntutan, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi KPK. Dalam konferensi pers pada Rabu (15/7/2026), Kejaksaan Agung mengklarifikasi bahwa Febrie tetap dianggap sebagai tersangka, meski awalnya dinyatakan sebagai saksi. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan kejelasan dalam penyidikan.

Kontroversi Perubahan Status Febrie Adriansyah

Kontroversi terjadi setelah Kejaksaan Agung merilis pernyataan tertulis yang memperbaiki informasi sebelumnya. Dalam klarifikasi tersebut, mereka menegaskan bahwa Febrie tetap sebagai tersangka berdasarkan putusan penyidik Kortastipikor Polda Metro Jaya. Namun, kejadian ini dinilai tidak konsisten karena statusnya sebelumnya diubah menjadi saksi tanpa alasan yang jelas. Hal ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemantau seperti DE JURE, yang menyebut perubahan status Febrie sebagai indikasi ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Perubahan status hukum Febrie Adriansyah juga dianggap menciptakan kesan bahwa Kejaksaan Agung tidak memegang prinsip keterbukaan dan transparansi. Kritik ini semakin kuat karena kasus yang menjerat Febrie merupakan bagian dari penyelidikan korupsi yang sebelumnya dianggap menjadi sorotan utama. Penyidik dinilai mengalami kebingungan dalam menetapkan status tersangka atau saksi, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Kritik Terhadap Profesionalisme Kejaksaan Agung

Kritik terhadap Kejaksaan Agung semakin keras karena perubahan status Febrie dianggap tidak didukung oleh alat bukti yang memadai. Dalam pernyataan resmi, Bhatara Ibnu Reza dari DE JURE menyatakan bahwa ada potensi penegakan hukum yang tidak adil terhadap kasus korupsi. Ia menilai perubahan status Febrie adalah bentuk sikap tidak tegas dari Jaksa Agung yang seharusnya memimpin seluruh proses penyidikan secara konsisten.

Bhatara menekankan bahwa status seseorang dalam proses hukum harus ditetapkan dengan jelas dan terukur, terutama jika kasus tersebut memiliki implikasi besar. Febrie Adriansyah, yang sebelumnya menjadi saksi dalam tiga perkara dugaan korupsi, kini kembali sebagai tersangka setelah diterbitkannya tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Perubahan ini dinilai bisa memperkuat persepsi bahwa ada penyalahgunaan wewenang dalam proses penuntutan.

Dalam pemberitaan di hari yang sama, Kejaksaan Agung mengakui adanya kesalahan dalam penjelasan awalnya. Mereka menyatakan bahwa kejagung meminta klarifikasi terkait status Febrie Adriansyah, karena dalam beberapa hari terakhir terjadi perubahan alasan penyidikan. Hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa Kejaksaan Agung tidak memastikan kejelasan hukum, sehingga mengganggu reputasi lembaga tersebut. KPK, yang menjadi pihak yang mengawasi proses, pun mendesak agar kejagung lebih fokus dalam penegakan hukum.

Sejumlah anggota masyarakat dan pegiat anti-korupsi menilai bahwa perubahan status Febrie Adriansyah adalah bentuk tekanan internal terhadap proses penyidikan. Mereka mengkritik kurangnya transparansi dan adanya kemungkinan kejagung tidak mampu memastikan keadilan dalam kasus yang menjerat pejabat tinggi. Penyidikan korupsi dinilai harus dilakukan secara profesional, tanpa campur tangan dari pihak yang tidak relevan.