New Policy: Puncak HKG ke-54, Tri Tito Ajak Kader PKK Perkuat 10 Program Pokok Selaras Asta Cita

New Policy: PKK Kader Perkuat 10 Program Pokok Selaras Visi Nasional

New Policy – Dalam acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026), Tri Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK, secara resmi mengumumkan New Policy untuk meningkatkan pelaksanaan 10 program inti PKK. Kebijakan ini dirancang agar selaras dengan visi nasional Indonesia Emas 2045, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. “New Policy ini merupakan bagian dari upaya menjadikan program PKK sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” kata Tri dalam sambutannya. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini tergantung pada konsistensi dan komitmen para kader dalam melaksanakan program-program prioritas yang telah ditetapkan.

Integrasi Program dengan Visi Nasional

Acara HKG ke-54 mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045,” yang menjadi pedoman utama dalam New Policy. Tri Tito menjelaskan bahwa Asta Cita, atau tujuh program utama yang menjadi acuan kebijakan nasional, harus menjadi basis dalam merancang strategi PKK. “Program inti PKK harus menjadi salah satu komponen utama dalam Asta Cita, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa New Policy ini bertujuan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam bidang kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan kesehatan.

“New Policy ini memberikan arah kebijakan yang lebih terpadu dan fokus pada pelaksanaan 10 program inti PKK, yang menjadi fondasi untuk mencapai target pembangunan nasional,” ujar Tri Tito.

Peran PKK dalam Penyelarasan Kebijakan

Pada New Policy ini, Tri Tito menekankan bahwa TP PKK harus menjadi mitra strategis dalam penyelarasan kebijakan pemerintah. Ia menunjukkan bahwa program-program PKK, seperti pengembangan kesehatan ibu dan anak, pendidikan karakter, serta pemberdayaan perempuan, sangat relevan dengan kebijakan nasional. “Melalui New Policy, PKK diberikan ruang lebih besar untuk berkontribusi pada keberhasilan pembangunan jangka menengah nasional,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini menekankan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan program, sekaligus memastikan keberlanjutan dampaknya di masyarakat.

Strengthening Synergy with Local Actors

Tri Tito mengajak seluruh kader PKK untuk meningkatkan sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga lainnya. “New Policy ini memastikan bahwa pelaksanaan program PKK selaras dengan kebutuhan daerah dan tingkatkan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya. Ia menyebutkan bahwa strategi baru ini mencakup penyesuaian mekanisme penganggaran dan peningkatan peran kader dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. “Kader PKK harus menjadi penggerak utama dalam menerapkan kebijakan di tingkat lokal, agar semua program bisa berjalan maksimal,” katanya. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini membuka peluang untuk memperluas jaringan kerja PKK.

Development of Human Resources

Dalam New Policy, Tri Tito menggarisbawahi pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kapasitas kader PKK. “Kader PKK harus diberikan pelatihan dan sertifikasi agar mampu menjalankan program dengan lebih efektif,” katanya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini juga mencakup pengaturan lebih jelas tentang tanggung jawab dan wewenang para kader dalam mengelola sumber daya di daerah. “Dengan New Policy, semua program PKK akan berjalan lebih terpadu, dan capaiannya lebih terukur,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat kecamatan atau desa.

Strategic Partnerships and Recognition

TP PKK menandatangani nota kesepahaman dengan sembilan kementerian, lembaga pemerintah, serta mitra nonpemerintah dalam rangka mengimplementasikan New Policy. Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor, seperti kementerian sosial, kesehatan, dan pendidikan, agar semua program bisa berjalan sinergis. Selain itu, dalam acara tersebut diumumkan penghargaan Adhi Bhakti Utama berupa pin emas kepada kader PKK yang telah berdedikasi lebih dari 25 tahun tanpa henti. “Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kader untuk tetap menjaga komitmen dalam menerapkan New Policy,” tutur Tri. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional.

Implementation and Future Outlook

Tri Tito berharap New Policy ini menjadi acuan dalam penyelarasan kebijakan nasional. “Dengan kebijakan ini, program PKK akan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan New Policy akan terukur dari tingkat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan program-program yang dijalankan. “Kita harus berkomitmen penuh untuk mencapai visi tersebut, karena PKK adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional,” pungkas Tri. Ia juga menyebutkan bahwa New Policy akan diujicobakan di beberapa daerah sebelum diterapkan secara luas.