Main Agenda: Pramono Pertimbangkan Usulan Skema Berlangganan Tarif Transjakarta Rp200.000 per Bulan

Main Agenda: Evaluasi Skema Berlangganan Tarif Transjakarta Rp200.000 per Bulan

Main Agenda – Di tengah upaya meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas transportasi umum, Main Agenda menjadi sorotan saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan usulan skema berlangganan tarif Transjakarta dengan harga Rp200.000 per bulan. Proposal ini menawarkan solusi untuk meringankan beban biaya pengguna sehari-hari, terutama bagi warga Jakarta yang sering menggunakan layanan bus kota sebagai sarana transportasi utama. Dengan adanya skema berlangganan, pengguna diperkirakan bisa menghemat pengeluaran hingga 30% dibandingkan pembayaran per perjalanan.

Rincian Usulan Berlangganan Tarif

Usulan skema berlangganan tarif Transjakarta yang diajukan oleh Dewan Transportasi Jakarta (DTKJ) berisi beberapa perubahan signifikan. Tarif reguler untuk setiap perjalanan diturunkan menjadi Rp5.000, sementara tarif bulanan yang ditawarkan adalah Rp200.000. Skema ini dirancang agar pengguna dapat menikmati akses ke semua jenis layanan Transjakarta—termasuk Bus Rapid Transit (BRT), angkutan non-BRT, dan mikrotrans—dengan biaya yang lebih terjangkau. Menurut DTKJ, rata-rata pengguna diharapkan melakukan perjalanan sebanyak 25 hari kerja setiap bulan, sehingga tarif bulanan menawarkan kesempatan penghematan yang lebih besar.

“Usulan dari dewan transportasi akan segera dikaji oleh Pemerintah DKI Jakarta. Saya telah menerima proposal tersebut,” kata Pramono, Selasa (7/7/2026).

Pramono menyatakan bahwa pengenalan skema berlangganan merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat peran transportasi umum dalam mengurangi kemacetan dan mempromosikan mobilitas yang lebih efisien. Ia menekankan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah analisis menyeluruh, termasuk pertimbangan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam pernyataannya, ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu Main Agenda prioritasnya untuk menyelaraskan kebutuhan pengguna dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Respon Publik dan Tantangan Implementasi

Kebijakan berlangganan tarif Transjakarta mendapat respons positif dari sejumlah kelompok masyarakat, terutama para pekerja yang membutuhkan perjalanan rutin. Namun, beberapa pihak juga mengungkapkan kekhawatiran terkait biaya bulanan yang dinilai masih terasa mahal bagi pengguna berpenghasilan rendah. Meski demikian, DTKJ berargumen bahwa skema ini bisa memberikan keuntungan jangka panjang, seperti peningkatan daya beli untuk layanan transportasi umum dan pengurangan kepadatan pada sistem transportasi saat jam sibuk.

“Pembuatan keputusan untuk Transjabodetabek rute Bandara Soekarno Hatta-Blok M harus segera ditetapkan. Saya memang berjanji dalam tiga bulan akan mengumumkannya, namun ini sudah melewati tenggat waktu,” jelas Pramono.

Menurut Sugihardjo, Ketua DTKJ, skema berlangganan tarif Transjakarta bertujuan untuk memberikan kepastian biaya bagi pengguna, terutama di tengah fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dan inflasi. Ia menambahkan bahwa skema ini telah diujicobakan secara terbatas di sejumlah koridor, dan hasilnya menunjukkan peningkatan kepuasan pengguna. Sugihardjo juga menyoroti pentingnya Main Agenda ini dalam mendorong transformasi sistem transportasi Jakarta menjadi lebih modern dan ramah pengguna.

Dalam wawancara terpisah, Sugihardjo menjelaskan bahwa skema berlangganan juga mencakup pengoptimalan jadwal keberangkatan serta pengenalan fitur digital berupa aplikasi pengaturan tiket dan pembayaran. “Ini bukan hanya tentang biaya, tapi juga kenyamanan dan kepraktisan dalam penggunaan Transjakarta,” tegasnya. Pihaknya berharap kebijakan ini bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat, sebelum berbagai rencana lain terkait infrastruktur transportasi umum termasuk Main Agenda peningkatan jaringan BRT.

Skema berlangganan tarif Transjakarta dinilai sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pengguna yang rutin melakukan perjalanan bisa menikmati tarif yang lebih murah, sementara pengguna sesekali tetap memiliki fleksibilitas. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong partisipasi lebih besar dari masyarakat dalam pengelolaan transportasi umum, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui penjualan tiket bulanan yang lebih stabil.