Main Agenda: Mendagri dan Menteri PKP Tandatangani SKB untuk Kebut Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah, Perkuat Landasan Hukum

Mendagri dan Menteri PKP Tandatangani SKB untuk Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah

Main Agenda – Sebagai bagian dari main agenda pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) pada Jumat (19/6/2026) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta. Dokumen ini bertujuan untuk mempercepat program penyediaan 3 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memperkuat landasan hukum dan menyederhanakan proses pengurusan. Penandatanganan SKB ini menjadi langkah penting dalam memastikan akses yang lebih mudah bagi calon penghuni rumah layak huni, terutama di wilayah perkotaan.

Program Pembangunan 3 Juta Rumah sebagai Prioritas Utama

Program main agenda ini merupakan salah satu dari empat program utama yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam visi pemerintahannya. Tujuannya adalah memberikan solusi jangka panjang bagi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah dengan harga tanah yang terus meningkat. Dalam pidatonya, Mendagri menekankan bahwa kebijakan ini selaras dengan target pengembangan kota-kota besar dan penyelesaian masalah perumahan yang selama ini menjadi tantangan utama.

“SKB ini adalah titik awal untuk menyelesaikan tantangan kritis dalam pemberdayaan masyarakat yang tinggal di daerah penyangga kota, seperti Tangerang, Depok, atau Bekasi,” kata Mendagri dalam acara penandatanganan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini memperluas kriteria MBR, termasuk penghapusan biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang sebelumnya menghambat akses masyarakat.

Dalam skema kebijakan baru, pembagian zona terhadap MBR dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dan akses wilayah. Zona 1 dan 2 memiliki batas pendapatan yang diubah menjadi delapan juta untuk zona 1 serta 10 juta untuk zona 2. Di zona 4, yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kriteria MBR diperluas menjadi 12 juta untuk yang belum menikah dan 14 juta untuk yang sudah menikah. Pengaturan ini memastikan bahwa masyarakat yang bekerja di kota besar tetap memenuhi syarat dalam program main agenda perumahan.

Peran Koordinasi AntarInstansi dalam Mendorong Progres

Kebijakan SKB tidak hanya menetapkan kriteria MBR, tetapi juga memperjelas mekanisme kerja antarinstansi. Dengan adanya skema ini, koordinasi antara Mendagri dan Menteri PKP menjadi lebih terpadu, sehingga mempercepat proses pemberian subsidi dan pengurangan biaya bagi MBR. Dalam main agenda ini, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pangan berkelanjutan, yang berdampak positif pada peningkatan kualitas perumahan.

“Kebijakan ini memperkuat landasan hukum untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan perumahan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujar Maruarar Sirait. Ia menambahkan bahwa SKB ini mencakup 12 skema penyesuaian, termasuk penghapusan pajak dan pengurangan biaya yang sebelumnya dinilai terlalu tinggi. Penyesuaian ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Salah satu langkah krusial dalam main agenda ini adalah penghapusan BPHTB untuk MBR, yang sebelumnya menyebabkan beban biaya terhadap calon pemilik rumah. Dengan skema baru, MBR tidak lagi harus membayar BPHTB selama periode lima tahun pertama. Selain itu, pembangunan rumah di wilayah dengan harga tanah tinggi juga didukung melalui insentif subsidi yang lebih besar. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi pondasi untuk pencapaian target 3 juta rumah dalam waktu empat tahun ke depan.

Pelaksanaan SKB dalam Meningkatkan Kualitas Hunian

Kebijakan SKB tidak hanya menjadi main agenda dalam pemerintahan saat ini, tetapi juga memperjelas mekanisme pengelolaan lahan pangan berkelanjutan. Dengan skema ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan perumahan tidak mengganggu keberlanjutan pertanian, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan perumahan besar. Pelaksanaan kebijakan ini juga melibatkan kerja sama dengan pihak swasta dan komunitas lokal untuk mempercepat proses konversi lahan.

“Program ini membuktikan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran main agenda perumahan sebagai elemen penting pembangunan nasional,” jelas Maruarar Sirait. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi contoh dalam pemerintahan selanjutnya, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan perumahan dan lingkungan hidup. Selain itu, SKB ini juga mencakup rekomendasi penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan proyek perumahan, yang diperkirakan bisa menghemat waktu dan biaya selama 30%.

Dengan mempercepat pembangunan 3 juta rumah, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas hidup MBR melalui akses ke hunian yang layak. Dalam main agenda ini, pemerintah juga berencana memperluas cakupan program ke berbagai daerah, termasuk kawasan terpencil yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Keberhasilan program ini akan diukur berdasarkan tingkat peningkatan kepuasan masyarakat dan capaian jumlah rumah yang diselesaikan dalam waktu tiga tahun.