Main Agenda: BGN Sebut Punya Utang Rp1,4 Triliun, Pembayaran Bakal Dicicil

BGN Terungkap Punya Utang Rp1,4 Triliun, Pembayaran Akan Dilakukan Bertahap

Main Agenda – Perkembangan terkini dalam pembahasan anggaran nasional memperlihatkan bahwa Main Agenda menjadi fokus utama saat Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih memiliki utang sebesar Rp1,4 triliun. Informasi ini diungkapkan selama pertemuan dengan Komisi IX DPR RI, yang menjadi bagian dari rangkaian evaluasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa utang tersebut berasal dari berbagai komitmen ke pihak ketiga yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Analisis Utang yang Muncul

BGN mengungkapkan bahwa utang Rp1,4 triliun menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Main Agenda. Angka ini mencerminkan realisasi belanja barang yang hanya mencapai 66 persen dari pagu anggaran Rp73 triliun. Dalam pembicaraan, Sari menyebutkan bahwa utang tersebut muncul karena beberapa faktor, seperti keterlambatan pembayaran bantuan pemerintah (Banper) yang mencapai Rp12 triliun, serta penggunaan dana yang belum optimal.

“Dalam Main Agenda, kami menyampaikan bahwa utang Rp1,4 triliun adalah hasil dari komitmen yang belum sepenuhnya diselesaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa BGN masih menghadapi tantangan dalam penyerapan anggaran, terutama untuk program MBG,” jelas Sari, seperti yang dilaporkan pada Minggu (19/7/2026).

Pembayaran Utang Akan Dilakukan Bertahap

Dalam usaha mengurangi beban keuangan saat ini, BGN berencana melakukan pembayaran utang secara bertahap. Sari menjelaskan bahwa ini dilakukan agar tidak mengganggu keuangan pemerintah dalam periode anggaran 2026. “Karena utang adalah kewajiban yang harus diselesaikan, kami berharap pembayaran bisa dicicil agar tidak menguras dana secara mendadak,” lanjutnya.

“Dalam Main Agenda, kami juga membahas strategi pembayaran bertahap sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan saat ini. Hal ini menunjukkan komitmen BGN dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program dan keberlanjutan keuangan negara,” tambah Sari.

Pembayaran Bertahap dan Perbandingan Anggaran

Sebagai bagian dari Main Agenda, BGN mengusulkan pembayaran utang akan dilakukan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diajukan pada tahun 2025. Total pagu anggaran untuk MBG mencapai Rp73 triliun, tetapi hanya Rp48 triliun yang berhasil terpakai. Sari menekankan bahwa proses pembayaran bertahap akan diintegrasikan dalam rencana anggaran tahun depan untuk memastikan tidak ada penundaan dalam pemberdayaan masyarakat.

“Dalam Main Agenda, kami menyoroti bahwa keberhasilan pembayaran utang menjadi salah satu prioritas agar program MBG tidak terganggu. Namun, kami juga menyadari bahwa penyerapan anggaran yang lambat membutuhkan evaluasi lebih lanjut,” kata Sari.

Langkah Pemerintah untuk Menangani Utang

BGN telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk menyusun rencana pembayaran utang. Proses ini diharapkan bisa diselesaikan secara bertahap dalam beberapa periode, dengan pertimbangan ketahanan keuangan negara. “Kami bersama pihak keuangan sedang mempelajari cara terbaik untuk mengalokasikan dana agar utang ini bisa dibayar secara berkala tanpa mengganggu program lain,” ujar Sari.

“Dalam Main Agenda, ini menjadi bagian dari diskusi rutin untuk mengevaluasi kinerja BGN. Kami menargetkan pembayaran utang sebesar Rp1,4 triliun akan terbagi dalam beberapa tahap agar lebih ringan bagi APBN,” imbuh Sari.

Pengaruh Utang terhadap Program MBG

Pembayaran utang yang bertahap diharapkan bisa menjaga stabilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sari menyebutkan bahwa utang tersebut berdampak pada kemampuan BGN untuk mengalokasikan dana secara optimal. “Kami menyadari bahwa utang ini memengaruhi realisasi MBG, tetapi dengan pembayaran bertahap, kami yakin program ini tetap bisa berjalan lancar,” jelasnya.

“Main Agenda juga mempertimbangkan dampak utang terhadap keberlanjutan MBG. Kami akan terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran agar program bisa mencapai target,” kata Sari.