Latest Program: Realisasi Belanja Pegawai dan Barang 2025 Rendah, Waka BGN Beberkan Alasannya

Latest Program: Realisasi Belanja Pegawai dan Barang 2025 Masih Rendah, Waka BGN Jelaskan Alasan di Baliknya

Latest Program menjadi sorotan publik akhir-akhir ini karena realisasi belanja pegawai dan barang pada tahun 2025 tergolong rendah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa dari total anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp3,3 triliun, hanya sekitar Rp117 miliar yang telah terealisasi hingga saat ini. Selain itu, realisasi belanja barang juga tercatat rendah, yaitu sebesar Rp48 triliun dari total anggaran sebesar Rp73 triliun. Dengan kata lain, realisasi belanja barang hanya mencapai 66 persen dari pagu yang ditetapkan.

Pengangkatan PPPK Tunda, Dampak pada Realisasi Anggaran

Menurut Agustina, penyebab utama realisasi belanja pegawai yang rendah adalah penundaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam batch ketiga tahun 2025. “Dalam program Latest Program, realisasi belanja pegawai mencapai Rp3,3 triliun, tetapi hingga kini hanya sekitar Rp117 miliar yang terpakai. Deviasi ini cukup signifikan, mengapa bisa terjadi?” tanya Sari, seperti dilansir pada hari Minggu (19/7/2026).

“Karena pegawai PPPK yang seharusnya diangkat pada 2025 bergeser ke tahun 2026, anggaran belanja pegawai tidak terserap sepenuhnya. Hal ini membuat penyelesaian Latest Program terkendala,” tambahnya.

Realisasi Belanja Barang: 66 Persen Dari Pagu Tahun 2025

Sementara belanja barang juga belum mencapai target maksimal, dengan realisasi sebesar Rp48 triliun dari total anggaran Rp73 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 34 persen dari pagu anggaran yang belum teralisasi. “Dalam program Latest Program, kami telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp14 triliun, tetapi tidak semua diterima,” jelas Sari.

“Karena anggaran belanja barang belum habis, kita perlu menyelesaikan kekurangan tersebut. Di tahun 2026, BGN berharap bisa mempercepat penyerapan anggaran agar Latest Program dapat berjalan optimal,” kata Sari.

Pengembalian Banper dan Tunggakan Masih Menjadi Tantangan

Beberapa faktor lain yang memengaruhi rendahnya realisasi anggaran belanja barang adalah pengembalian dana belanja bantuan pemerintah (Banper) sebesar Rp12 triliun. “Selain itu, ada beberapa tunggakan yang belum selesai, termasuk dari proyek yang ditunda karena keterbatasan anggaran,” tutur Sari.

BGN menilai bahwa pengembalian Banper dan adanya tunggakan menjadi hambatan utama dalam menyelesaikan anggaran di tahun 2025. “Pada tahap pelaksanaan, anggaran belanja barang belum habis, sehingga realisasi Latest Program masih perlu diperbaiki,” tambahnya.

Strategi untuk Mempercepat Realisasi Anggaran Tahun 2026

Dalam rangka memperbaiki kinerja anggaran pada 2026, BGN berencana menerapkan strategi baru untuk mempercepat penyerapan belanja pegawai dan barang. “Kami akan fokus pada penyelesaian tunggakan dan pengangkatan PPPK yang terlambat, agar Latest Program dapat mencapai targetnya secara lebih efisien,” ungkap Sari.

Menurut dia, pelaksanaan Latest Program di tahun 2026 akan lebih terarah dan terkoordinasi. “Dengan menyelesaikan kekurangan anggaran, kita bisa memastikan bahwa realisasi belanja pegawai dan barang tahun 2025 menjadi lebih baik, serta program tahun depan berjalan lancar,” tutupnya.

Sumber : Julio Trisaputra/tvOnenews.com