KPK Sita Rumah Hingga Minimarket Milik Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq

KPK Sita Rumah dan Minimarket Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq

KPK Sita Rumah Hingga Minimarket Milik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan rumah hingga minimarket milik Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, dalam rangka mengungkap dugaan korupsi yang menimpa jabatannya. Penyitaan ini dilakukan pada 15-16 Juni 2026, dengan pemasangan tanda sita di berbagai lokasi yang menjadi aset terlibat. Fokus penyitaan KPK mencakup properti pribadi dan usaha yang diduga terkait skema pengadaan jasa outsoucing di Pemkab Pekalongan.

Proses Penyitaan dan Fakta yang Disita

Dalam penyitaan terkait kasus korupsi, KPK menyita sejumlah aset penting, termasuk tiga toko retail waralaba, satu salon, dan rumah pribadi Fadia Arafiq. Salah satu properti yang disita juga termasuk milik saudara perempuannya, RUL, yang kemungkinan terlibat dalam transaksi kecil. “

KPK menyita rumah dan minimarket milik bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq,” ujar Budi Prasetyo, juru bicara KPK, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, penyidik juga memperluas cakupan penyitaan ke aset-aset lain yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan korupsi.

KPK mengungkap bahwa sejumlah tanah dan properti yang dibeli Fadia Arafiq selama masa jabatannya mencapai luas sekitar 10.000 meter persegi. “

Penyidikan menyasar pembelian aset oleh bupati selama periode kepemimpinannya, termasuk tanah yang diduga dialirkan ke pihak-pihak terkait,” terang Budi Prasetyo.

Aset-aset tersebut diduga digunakan untuk memperkuat alur dana yang mengalir dari proyek pengadaan jasa. Penyitaan ini menjadi bagian dari upaya KPK dalam mengungkap transaksi korupsi yang terjadi selama tiga tahun terakhir.

Langkah Pemeriksaan dan Saksi yang Diperiksa

Sebelum melakukan penyitaan, KPK telah mengumpulkan 14 saksi dalam kasus dugaan korupsi ini. Saksi termasuk Wakil Ketua DPRD Pekalongan, petugas BPJS Tenaga Kerja, dan BPJS Kesehatan, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam skema korupsi. “

Penyidik sedang memeriksa alur dana dari pembelian aset oleh bupati hingga transaksi ke pihak terkait,” jelas Budi Prasetyo.

Penyitaan aset dan pemeriksaan saksi bertujuan memperkuat bukti-bukti yang diperlukan untuk menuntut Fadia Arafiq secara hukum.

Pemeriksaan terus berlangsung, dengan KPK mencoba memetakan hubungan antara pengadaan jasa outsoucing dan penerimaan dana oleh keluarga Fadia Arafiq. Sejumlah bukti transaksi, termasuk pembelian tanah dan properti, dijadikan dasar untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan anggota keluarga dalam penyimpangan dana publik. “

KPK sedang menyelidiki kemungkinan penerimaan dana melalui transaksi aset yang disita, termasuk minimarket milik bupati,” kata Budi Prasetyo.

Peran PT Raja Nusantara Berjaya dalam Kasus

PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), perusahaan yang didirikan Fadia Arafiq bersama keluarganya, tercatat melakukan transaksi hingga Rp46 miliar dari berbagai proyek pengadaan antara 2023 hingga 2026. “

Aset-aset yang disita oleh KPK mencakup properti dan usaha milik PT RNB, yang diduga menjadi alat untuk mengalirkan dana ke pihak terkait.

Transaksi tersebut diduga terkait dengan pembelian aset yang melibatkan anggota keluarga, termasuk MHN (anak bupati) dan MSA, yang menjadi sasaran pemeriksaan terkait dugaan korupsi.

Menurut data yang diungkap KPK, total dana yang diduga dinikmati keluarga Fadia mencapai sekitar Rp19 miliar. “

KPK menyita rumah dan minimarket milik bupati Pekalongan nonaktif sebagai bukti transaksi dana yang mencurigakan.

Rincian pembagian dana meliputi Fadia Arafiq sebesar Rp5,5 miliar, suaminya Mukhtaruddin Ashraff Abu sekitar Rp1,1 miliar, adik perempuannya RUL mencapai Rp2,3 miliar, dan MHN serta MSA masing-masing menerima Rp2,5 miliar dan Rp4,6 miliar. Semua dana tersebut diduga diperoleh melalui pembelian aset yang tidak transparan.

Penyitaan aset ini juga diharapkan dapat menambah bukti terkait dugaan korupsi yang diungkap dalam beberapa bulan terakhir. “

Penyidikan terus berjalan, dengan KPK menitikberatkan pada pembelian aset oleh bupati Pekalongan nonaktif sebagai bagian dari skema penyalahgunaan dana.

Aset yang disita, termasuk minimarket milik Fadia Arafiq, menjadi bukti penting dalam menyelidiki alur dana yang disalahgunakan.

KPK juga mengungkap bahwa penyitaan rumah dan minimarket milik Fadia Arafiq dilakukan setelah investigasi menyeluruh terhadap penggunaan dana dari proyek pengadaan jasa outsoucing. “

Aset yang disita menunjukkan kemungkinan adanya keterlibatan keluarga bupati dalam skema korupsi.

Penyidikan ini tidak hanya fokus pada aset pribadi, tetapi juga pada transaksi kecil yang terkait dengan pembelian properti dan usaha.

Dengan penyitaan rumah hingga minimarket milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, KPK menggencarkan upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. “

Penyitaan aset oleh KPK menjadi langkah strategis dalam menyelidiki dana yang diduga terkait korupsi.

Aset yang disita, baik milik bupati maupun keluarga, akan diperiksa lebih lanjut sebagai bukti dalam proses penyelidikan.