Key Discussion: Pemerintah-DPR Setuju Pelni dan ASDP Dapat Tambahan Anggaran Rp209 Miliar

Key Discussion: Pemerintah dan DPR Setujui Anggaran Tambahan untuk ASDP serta Pelni

Key Discussion – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mencapai kesepakatan dalam rapat khusus untuk menyalurkan dana tambahan kepada PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Total anggaran yang disetujui mencapai sekitar Rp209 miliar, yang akan digunakan untuk memperkuat operasional transportasi laut di berbagai wilayah strategis. Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi dan mendukung kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah perintis serta wilayah yang sulit dijangkau.

Pertemuan Khusus dan Persetujuan Anggaran

Rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026), dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan. Pimpinan DPR, anggota komisi V, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan COO Danantara Dony Oskaria menjadi peserta utama. Mereka membahas rencana alokasi dana yang dianggap penting untuk mengatasi tantangan dalam operasional perusahaan pelayaran tersebut. Kebutuhan ASDP sebesar Rp139 miliar dan Pelni Rp70 miliar dianggap sebagai prioritas dalam Key Discussion ini.

Dalam rapat, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dana tambahan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas jasa transportasi laut. “Kami memahami bahwa kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah 3T (terpencil, terluar, terbatas), harus didukung dengan perbaikan infrastruktur dan alat transportasi,” kata Prasetyo. Ia menegaskan bahwa persetujuan anggaran ini bukan hanya untuk tahun 2026, tetapi juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk stabilitas layanan pelayaran nasional.

Dana Tambahan untuk ASDP dan Pelni

Anggaran tambahan yang disetujui mencakup beberapa aspek penting. Untuk ASDP, dana akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan keandalan kapal penyeberangan. Sementara itu, PT Pelni mendapatkan dana untuk memperkuat kapal-kapal cargo dan layanan perjalanan jarak jauh. Prasetyo menambahkan bahwa keputusan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan aksesibilitas wilayah-wilayah yang kurang terlayani oleh transportasi darat dan udara.

“Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan layanan antara daerah utama dan daerah-daerah perbatasan,” terang Prasetyo.

Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan untuk keputusan ini. Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran tambahan akan dikelola secara transparan dan efisien. “Kami telah melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan operasional ASDP dan Pelni, dan anggaran ini dirasa cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tambahnya. Proses persetujuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan kebutuhan sektor transportasi laut dalam Key Discussion tentang pengembangan infrastruktur nasional.

Di sisi lain, dana tambahan ini juga mencakup usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diajukan Kementerian Perhubungan. Prasetyo menyebut bahwa ABT ini diperuntukkan untuk kebutuhan sisa di tahun 2026, sehingga bisa mencegah penurunan kinerja operasional perusahaan pelayaran. “ABT akan menjadi jembatan antara anggaran yang telah dialokasikan dan kebutuhan yang masih ada,” jelasnya. Pemenuhan dana ini juga diharapkan bisa mendukung penguatan kapasitas operasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan permintaan layanan transportasi yang meningkat.

Impak pada Kinerja Layanan Transportasi Laut

Anggaran tambahan Rp209 miliar diharapkan bisa memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ASDP dan Pelni. Untuk ASDP, dana ini akan digunakan untuk memperbaiki kapasitas armada dan memperluas jaringan layanan ke daerah-daerah yang kurang terjangkau. Sementara itu, PT Pelni akan fokus pada peningkatan infrastruktur logistik serta penguatan keandalan kapal cargo. Prasetyo menekankan bahwa dana tersebut juga bisa digunakan untuk inovasi seperti penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan kapal dan jadwal layanan.

“Dengan dana tambahan ini, kita bisa mempercepat modernisasi armada dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambah Prasetyo.

Kementerian Perhubungan menyebut bahwa anggaran ini adalah bagian dari upaya memperkuat kinerja sektor transportasi laut. Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa dana akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan wilayah dan sektor yang paling rentan. “Kami juga melibatkan stakeholder lain, seperti perusahaan pelayaran dan pemangku kepentingan daerah, dalam Key Discussion ini untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran,” tuturnya. Proses ini menunjukkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam Key Discussion yang berlangsung, beberapa pertimbangan utama diangkat. Selain kebutuhan operasional, dana tambahan ini juga diharapkan mampu menangani permasalahan seperti jumlah kapal yang usang dan kebutuhan pengadaan kapal baru. Prasetyo menyebut bahwa anggaran ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi risiko penurunan kualitas layanan. “Ini adalah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan layanan pelayaran nasional,” katanya.