Main Agenda: Gelar Jambore Perdana, Abpednas Tekankan Perwujudan Tata Kelola Desa yang Akuntabel

Gelar Jambore Perdana, Abpednas Tekankan Perwujudan Tata Kelola Desa yang Akuntabel

Main Agenda menjadi tema utama dalam acara Jambore Perdana yang digelar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini diharapkan mampu menguatkan sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat desa, serta mendorong terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan mengusung main agenda sebagai fokus utama, Jambore ini juga bertujuan untuk menjadi wadah dialog dan pengembangan kapasitas pengurus desa dalam menghadapi tantangan pengelolaan dana dan kebijakan lokal.

Kebutuhan dan Aspirasi Pengurus Desa

Pelaksanaan Jambore Perdana di Kabupaten Cianjur menampakkan kebutuhan pengurus desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menjelaskan bahwa acara ini membuka ruang bagi seluruh anggota BPD untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa. Main Agenda di sini tidak hanya sekadar agenda teknis, tapi juga menjadi alat untuk mengeksplorasi solusi terhadap tantangan yang sering dihadapi oleh para pengurus desa, seperti minimnya sumber daya dan keterbatasan wewenang.

“Intinya, sinergi di tingkat desa adalah kunci. Dengan sinergi yang kuat, program pembangunan akan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (28/6/2026).

Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu main agenda yang paling menonjol dalam Jambore Perdana adalah penekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Wakil Ketua Umum DPP Abpednas, Irfan Aghasar, membacakan pesan resmi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memaparkan langkah-langkah baru untuk mengatasi penyimpangan anggaran. Pesan itu menekankan pentingnya kesadaran hukum, serta membedakan antara kesalahan administratif dengan tindak pidana.

“Modelnya pendampingan. Kita perbaiki bersama. Tujuannya membina, bukan menghukum,” jelasnya.

Ketegasan dalam Penegakan Hukum

Dalam rangka main agenda yang menekankan akuntabilitas, Irfan juga mengingatkan bahwa kejaksaan akan menegakkan hukum secara tegas jika ada indikasi kesengajaan dalam penggunaan dana desa. Hal ini termasuk manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, atau tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara dan daerah. Main Agenda Jambore ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan desa diawasi secara berkala dan berpartisipatif.

“Tegas kami tetap tegas. Tidak ada ruang bagi yang sengaja bermain dengan uang rakyat,” katanya dengan nada serius.

Peran Abpednas sebagai Penengah

Abpednas mengklaim memiliki peran penting sebagai penghubung antara desa dan lembaga pengawasan. Dalam main agenda Jambore Perdana, organisasi ini memberikan ruang bagi pengurus desa untuk mengirimkan laporan langsung jika terjadi pelanggaran hukum. Tujuannya adalah meminimalkan risiko kriminalisasi akibat ketidaktahuan prosedur, sekaligus memastikan semua pihak terlibat dalam menjaga kualitas pengelolaan desa.

“Kami ingin aparat desa paham koridornya, supaya fokus kerja melayani, bukan ketakutan,” kata Irfan.

Konten dan Hadiah yang Dibagikan

Dalam rangkaian main agenda Jambore Perdana, acara ini juga menyediakan berbagai konten edukatif dan hadiah yang berupa 4 ton beras, 8 kandang ayam dengan total 100 ekor ayam petelur, serta Smart TV bagi desa yang masuk kategori berintegritas. Hadiah ini diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan desa, sementara konten edukatif seperti pelatihan teknis dan diskusi strategis bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengurus desa.

Keberhasilan main agenda Jambore Perdana bukan hanya tergantung pada partisipasi peserta, tetapi juga pada keberlanjutan program yang dicanangkan. Dengan menyatukan upaya pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan masyarakat, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem tata kelola desa yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun kepercayaan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang inklusif serta berkeadilan.