Special Plan: Said Didu Dukung Langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Demi Penguatan Tata Kelola Pasokan Energi Nasional

Special Plan: Said Didu Dukung Langkah Pemerintahan Presiden Prabowo untuk Penguatan Tata Kelola Pasokan Energi Nasional

Special Plan menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat sistem tata kelola pasokan energi nasional. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN dan tokoh pemerhati kebijakan publik, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan koordinasi antara lembaga terkait, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam menjaga stabilitas pasokan energi.

Strategi Special Plan untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi

Menurut Said Didu, Special Plan berfokus pada pengaturan harga batu bara yang lebih adil antara pihak produksi dan konsumen dalam negeri. “Special Plan adalah langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan harga, baik dalam pasokan ke PLN maupun ke industri lokal,” jelasnya. Dalam konteks ini, Domestic Market Obligation (DMO) menjadi elemen kunci yang diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara produksi batu bara dan permintaan pasar dalam negeri. Ia juga menyoroti kebutuhan perbaikan regulasi agar kebijakan ini berjalan secara transparan dan terukur.

Perbedaan harga antara penjualan ke PLN dan industri dalam negeri dengan harga ekspor, kata Said Didu, menyebabkan ketidakseimbangan signifikan. “Ketika harga batu bara dijual ke PLN hanya sekitar 70 dolar per metrik ton, sedangkan harga ekspor mencapai hampir 130 dolar, kita bisa melihat penurunan kualitas pasokan dan keandalan,” tegasnya. Hal ini berpotensi memicu risiko kekurangan pasokan energi dan gangguan pada sistem listrik nasional, terutama di tengah tingginya permintaan dari sektor industri.

Pengawasan dan Tanggung Jawab Ditjen Minerba dalam Special Plan

Ditjen Minerba, menurut Said Didu, memegang peran penting dalam mengawasi pelaksanaan DMO. Otoritas ini bertugas memastikan kepatuhan para produsen batu bara terhadap kuota produksi yang ditetapkan, dengan target minimal 30% dari total produksi nasional. Dengan produksi batu bara mencapai 790 juta ton per tahun, volume DMO yang harus dipenuhi sekitar 240 juta ton. “Kebijakan ini memaksa Ditjen Minerba menerapkan disiplin operasional ketat, termasuk pengawasan administratif dan fisik terhadap produksi,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan Special Plan, Said Didu menyoroti perlu adanya integrasi antara kebijakan harga dan regulasi produksi. “Jika DMO tidak dijalankan secara efektif, keandalan pasokan energi akan terganggu, terutama saat permintaan tinggi,” katanya. Ia juga menekankan bahwa pemantauan harga batu bara perlu lebih ketat, baik dari sisi produksi maupun distribusi, agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang memicu fluktuasi harga.

Said Didu menambahkan bahwa Special Plan tidak hanya mengatasi isu harga, tetapi juga menjamin ketersediaan batu bara berkualitas tinggi untuk kebutuhan pembangkit listrik. “Pembangkit tenaga listrik membutuhkan bahan bakar dengan spesifikasi tertentu, sehingga kualitas batu bara harus menjadi prioritas dalam pemenuhan DMO,” jelasnya. Dengan demikian, kebijakan ini bisa mengurangi risiko black out yang sering terjadi akibat kekurangan bahan bakar atau ketidaksesuaian kualitas.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, Said Didu juga menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan DMO secara berkala. “Special Plan harus terus diperbaiki berdasarkan data aktual dan kebutuhan pasar, agar tidak menjadi beban berlebihan bagi produsen maupun konsumen,” tegasnya. Ia menilai bahwa harmonisasi antara harga pasar dan harga DMO adalah kunci untuk menjamin kelangsungan pasokan energi nasional di tengah tantangan ekonomi global.