Solution For: Mahfud MD Minta Kasus Febrie Adriansyah Ditindaklanjuti KPK, Komisi III DPR: Kan Sama Saja Melakukan Supervisi

Mahfud MD Minta KPK Tindaklanjuti Kasus Febrie Adriansyah

Solution For – Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, kembali menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah secara lebih aktif. Ia menyoroti bahwa tindak lanjut kasus ini adalah solusi for mengatasi dugaan korupsi yang berpotensi merusak reputasi lembaga penegak hukum. Mahfud juga menyampaikan saran tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, menegaskan bahwa KPK harus menjadi pihak utama yang bertanggung jawab dalam investigasi.

Kasus Febrie Adriansyah dan Latar Belakang

Kasus Febrie Adriansyah menjadi sorotan publik setelah ia diberhentikan dari jabatannya sebagai jaksa agung muda tindak pidana khusus karena dugaan keterlibatan dalam penggelapan dana negara. Menurut laporan Antara, Mahfud MD menyoroti bahwa alih tugas penyidikan kasus ini dari Polri ke Kejaksaan Agung menunjukkan adanya kebutuhan untuk ‘penyelarasan’ mekanisme penanganan perkara. Ia menegaskan bahwa KPK, sebagai lembaga independen, harus terlibat secara penuh dalam proses penyidikan untuk memastikan transparansi dan keadilan.

“Kasus Febrie Adriansyah adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa KPK harus menjadi solusi for mengatasi penyalahgunaan wewenang dalam sistem hukum,” ujar Mahfud MD saat rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026). Ia menambahkan bahwa supervisi dari DPR terhadap KPK tidak cukup jika tidak diiringi tindakan tegas dari lembaga anti-korupsi tersebut.

Respons Komisi III DPR

Menanggapi permintaan Mahfud MD, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan perhatian terhadap kasus Febrie Adriansyah sejak awal. “Kasus ini sebenarnya sudah diawasi langsung oleh KPK, sehingga tindak lanjut dari DPR tidak berbeda dengan pelaksanaan supervisi,” kata Habiburokhman dalam pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa dewan sudah memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

“Solusi for kasus ini tidak hanya bergantung pada tindakan KPK, tetapi juga pada koordinasi yang baik antara lembaga penyidik dan lembaga legislatif,” tambah Habiburokhman. Ia menekankan bahwa DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini sebagai bagian dari tugas pengawasan yang diamanatkan kepada dewan.

Peran KPK dalam Kasus Korupsi

Febrie Adriansyah, yang pernah menjabat sebagai jaksa agung muda tindak pidana khusus, menjadi saksi utama dalam beberapa kasus korupsi besar yang ditangani KPK. Kasus yang menimpanya terkait dengan dugaan penggelapan dana negara sebesar Rp 100 miliar. Mahfud MD menilai bahwa KPK harus lebih aktif dalam menyelidiki dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin terkait langsung dengan kasus ini. “KPK tidak boleh hanya menjadi pihak yang mengawasi, tetapi juga harus menjadi solusi for mengungkap kebenaran secara menyeluruh,” lanjut Mahfud.

Menurut laporan KPK, kasus Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai perkara yang masuk dalam lingkup tugas lembaga tersebut. Namun, Mahfud MD berargumen bahwa pihak KPK harus mengambil langkah lebih lanjut, seperti mengirim tim investigasi independen untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan. “Solusi for kasus ini adalah kepastian hukum yang dijamin oleh KPK sebagai lembaga anti-korupsi terdepan,” jelasnya.

Koordinasi antara DPR dan KPK

Kasus Febrie Adriansyah menjadi contoh nyata kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menangani korupsi. Mahfud MD menyoroti bahwa DPR harus memastikan KPK tidak hanya menerima tugas penyidikan, tetapi juga memiliki wewenang penuh untuk menuntut pelaku korupsi. “KPK harus menjadi solusi for dalam menggulirkan proses hukum yang cepat dan adil,” imbuhnya. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas lembaga anti-korupsi di tengah tekanan politik.

Di sisi lain, Komisi III DPR menyatakan bahwa supervisi mereka terhadap KPK adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif. “DPR tidak ingin menghambat tindakan KPK, tetapi juga ingin memastikan bahwa proses penyidikan tidak bermasalah,” jelas Habiburokhman. Ia menambahkan bahwa hasil investigasi KPK akan menjadi dasar untuk mengambil langkah selanjutnya, termasuk penuntutan terhadap pelaku korupsi. “Solusi for kasus ini akan tercapai jika semua pihak bekerja sama secara harmonis,” pungkasnya.

Sebagai lembaga independen, KPK memiliki peran kunci dalam memastikan keadilan dalam kasus korupsi. Mahfud MD berharap kasus Febrie Adriansyah menjadi bukti bahwa KPK mampu menjadi solusi for berbagai penyimpangan dalam sistem hukum. DPR, sebagai lembaga pengawas, akan terus mendukung tindakan KPK selama proses penyidikan berjalan lancar dan transparan. “Solusi for mengatasi korupsi adalah keterlibatan aktif dari KPK, dan DPR akan menjadi mitra yang baik dalam mewujudkannya,” pungkas Mahfud MD.