New Policy: Prabowo Ungkap BUMN Pertahanan Sempat Mau Dijual ke Asing: Saya Larang!

Prabowo Larang BUMN Pertahanan Dijual ke Asing: Ini New Policy yang Diperkenalkan

New Policy – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan baru terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan. New Policy ini diumumkan dalam rangka menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kepentingan nasional melalui revitalisasi industri pertahanan yang sebelumnya mengalami stagnasi. Pernyataan Prabowo menjadi sorotan publik karena menunjukkan upaya pemerintah untuk menghindari pembelian aset strategis oleh pihak asing.

Langkah Strategis untuk Menguatkan Kedaulatan Nasional

Dalam pidato resmi di Lombok Barat, Prabowo menyatakan bahwa sejumlah BUMN pertahanan sempat dipertimbangkan untuk dijual ke luar negeri. Namun, New Policy yang diterapkan menghentikan rencana tersebut. Ia menekankan pentingnya penguasaan industri kunci oleh bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.

Menurut Prabowo, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional melalui pemberdayaan BUMN yang secara mandiri mampu menghasilkan produk strategis. “Kita perlu membangun industri pertahanan yang tangguh, bukan hanya bergantung pada pembelian dari luar,” tegasnya. Ini menjadi bagian dari visi pemerintah menjamin kemandirian ekonomi dan pertahanan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor senjata dan peralatan militer.

Revitalisasi BUMN Pertahanan: Kemajuan dan Tantangan

Prabowo mengapresiasi kemajuan BUMN seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang telah terus berupaya memperkuat kapasitas industri nasional. New Policy ini menekankan perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk penghapusan praktik korupsi yang selama ini menghambat pertumbuhan.

“Banyak BUMN pertahanan seolah-olah ingin dijual ke asing. New Policy ini mencegahnya,” ujarnya. Ia menyoroti keterlibatan PT PAL dalam pengembangan Kapal Selam KRI Alugoro yang dikembangkan melalui transfer teknologi dari Korea Selatan, serta Kapal Cepat Rudal (KCR) KRI Sampari yang sepenuhnya diciptakan oleh insinyur dalam negeri.

Kembalinya industri pertahanan nasional dianggap sebagai bukti keberhasilan New Policy. Prabowo menyebut bahwa PT Pindad kini menjadi pilihan utama bagi negara-negara seperti Arab Saudi dalam produksi senapan dan senapan mesin. “Senjata kita sudah teruji, dan New Policy memastikan pemerintah tidak akan menyerahkan keunggulan teknologi ke luar negeri,” imbuhnya.

Di sisi lain, New Policy juga mendorong keterlibatan BUMN dalam inovasi teknologi. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan PT PAL dan PTDI berkat perbaikan manajemen serta peningkatan kualitas SDM. “BUMN pertahanan harus menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi yang mampu bersaing di tingkat internasional,” katanya. Hal ini memberikan gambaran bahwa New Policy tidak hanya fokus pada pencegahan penjualan aset, tetapi juga pada penguatan kapasitas produksi.

Revolusi industri pertahanan nasional, menurut Prabowo, juga melibatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dan swasta. Ia menekankan pentingnya keterpaduan strategi dalam meningkatkan daya saing BUMN, termasuk pemberian dukungan keuangan dan pengurusan pengadaan bahan baku. “New Policy ini adalah langkah besar untuk merevolusi industri pertahanan Indonesia,” pungkasnya. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya menjadi penghalang bagi penjualan asing, tetapi juga pendorong untuk pengembangan industri secara holistik.