New Policy: Buntut Pernyataan Menteri HAM, Ketum MUI: LGBT Itu Normal Nggak? Itu Melanggar Undang-undang

Ketum MUI dan Menteri HAM Perdebatan Normalitas LGBT dalam Konteks New Policy

New Policy – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menyebut masyarakat Indonesia belum siap menerima kelompok LGBTQ+. Pernyataan ini menjadi bagian dari New Policy yang sedang dibahas dalam upaya memperkuat nilai-nilai keagamaan dan mengatur keberadaan identitas seksual di tengah dinamika sosial modern.

Latar Belakang dan Konteks New Policy

Pernyataan Menteri HAM mengenai ketidaknormalan LGBTQ+ mencuri perhatian publik, terutama dalam konteks New Policy yang dianggap sebagai langkah penguatan kerangka hukum nasional. Anwar Iskandar, yang berbicara dalam acara Mudzakarah Hukum Nasional MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026), mempertegas pandangan bahwa gaya hidup atau praktik LGBTQ+ tidak sesuai dengan prinsip dasar agama dan undang-undang.

Menurutnya, New Policy ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam konteks keagamaan dan melindungi nilai-nilai tradisional yang dianggap mendasar. “LGBT itu normal nggak? Tidak. Jika sesuatu tidak normal, lalu dibenarkan? Jika Anda punya anak yang tidak normal, bagaimana?” tegas Kiai Anwar dalam pernyataannya yang menjadi sorotan.

Dasar Hukum dan Perkembangan New Policy

Kiai Anwar menegaskan bahwa New Policy ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara eksplisit menetapkan perkawinan hanya berlaku antara laki-laki dan perempuan. Ia menyoroti bahwa ketidaksesuaian dengan aturan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. “Kalau antara laki-laki dan laki-laki, gimana? Itu melanggar undang-undang. Jika melanggar, diberi sanksi nggak? Ya iyalah. Kambing saja tidak mau laki sama laki,” tambahnya.

Perdebatan mengenai New Policy ini juga terkait dengan konsep Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kiai Anwar menekankan bahwa MUI berupaya menjaga konsistensi antara prinsip keagamaan dan kehidupan berbangsa. “New Policy ini bukan sekadar aturan, tapi refleksi dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bagian dari langkah strategis, MUI menekankan bahwa New Policy ini akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait identitas seksual dan orientasi seksual. “Kami sedang menyusun konsep penolakan terhadap LGBTQ+ sebagai bagian dari New Policy,” lanjutnya. Penjelasan ini mencerminkan upaya organisasi keagamaan untuk memberikan panduan hukum yang lebih tegas.

Penolakan terhadap LGBTQ+ dalam New Policy juga menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat. Banyak kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan MUI sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap kaku. Pernyataan Menteri HAM dan Ketum MUI menghadirkan dua pandangan yang saling bertolak belakang, menciptakan momentum diskusi yang berkelanjutan.

Dalam konteks New Policy, penolakan terhadap LGBTQ+ tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga memengaruhi kebijakan legislatif. Kiai Anwar menyebut bahwa MUI akan menyajikan masukan ke DPR RI dalam pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas), termasuk usulan perubahan undang-undang mengenai perkawinan dan identitas seksual.

Contoh negara-negara lain seperti Rusia dan beberapa negara Afrika yang memberlakukan hukuman berat terhadap LGBTQ+ menjadi bukti bahwa New Policy ini bukanlah isu baru. Namun, dalam konteks Indonesia, pernyataan tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya mengembangkan kebijakan nasional yang lebih konsisten dengan kehidupan beragama.