Main Agenda: Pimpinan DPR Panggil Menteri hingga Serikat Pekerja Bahas Mitigasi PHK

Main Agenda: DPR RI dan Pemerintah Gelar Diskusi untuk Mitigasi PHK

Main Agenda menjadi topik utama dalam pertemuan penting yang digelar oleh para pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsuridjal, bersama pemerintah serta perwakilan serikat pekerja. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di tengah tekanan ekonomi akibat perubahan global dan krisis energi. Dalam agenda ini, DPR dan pihak pemerintah sepakat untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan berpotensi PHK serta memformulasikan strategi penanganan yang efektif.

Partisipasi Pemerintah dan Serikat Pekerja dalam Diskusi

Pertemuan yang diadakan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026), dihadiri oleh sejumlah menteri kunci seperti Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga menjabat Ketua Satgas PHK, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Hadir pula perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) seperti Andi Gani Nena Wea. Main Agenda ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan organisasi buruh dalam mengatasi dampak PHK yang merugikan sektor pekerjaan dan perekonomian nasional.

Dalam sesi rapat, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah telah memprioritaskan Main Agenda ini sebagai upaya mendahului krisis PHK yang terjadi. “Dengan melibatkan seluruh pihak, kita dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan memastikan perlindungan bagi pekerja yang terkena imbas PHK,” ujarnya. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mengumpulkan data perusahaan yang mengalami kesulitan, serta mendorong program pemulihan ekonomi yang mencakup pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi mikro.

Pengaruh PHK terhadap Sektor Industri

Main Agenda juga menyasar isu suplai gas, yang menjadi faktor kritis dalam kelangsungan sektor industri nasional. Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengupayakan solusi untuk mengatasi gangguan pasokan energi tersebut, yang berpotensi memperparah situasi PHK di industri manufaktur dan pertambangan. “Dalam 1-2 hari ke depan, kita akan mengambil keputusan untuk memastikan operasional sektor industri yang bergantung pada gas tetap berjalan lancar,” tambahnya, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari Main Agenda mitigasi PHK yang lebih luas.

Pembahasan ini tidak hanya fokus pada respon pemerintah, tetapi juga mencakup aspirasi serikat pekerja. Andi Gani Nena Wea menekankan bahwa buruh membutuhkan kepastian dari kebijakan pemerintah, terutama dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan mengurangi jumlah pengangguran. “Dengan Main Agenda ini, kami berharap bisa mendorong transparansi dalam proses PHK dan memastikan pihak perusahaan memberikan pemenuhan hak pekerja secara adil,” jelasnya, menyoroti pentingnya partisipasi serikat pekerja dalam mengawasi implementasi kebijakan.

Dasco Ahmad, sebagai pimpinan DPR, menegaskan bahwa Main Agenda ini akan diikuti oleh rapat rutin yang dijadwalkan setiap minggu. “Dengan Main Agenda yang telah disepakati, kita dapat memastikan tindak lanjut yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pekerja,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa DPR akan terus mendorong pembentukan regulasi baru untuk melindungi tenaga kerja di tengah dinamika pasar yang tidak stabil.

Sebagai bagian dari Main Agenda, diskusi ini diharapkan menjadi titik awal dari kemitraan antara pemerintah, DPR, dan serikat pekerja. Kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai sektor akan memastikan solusi yang holistik, tidak hanya menangani PHK secara langsung tetapi juga mencegah krisis keterampilan dan kesenjangan ekonomi di kalangan buruh. “Koordinasi ini penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa PHK tidak boleh dianggap sebagai hal yang kecil,” kata Penasihat Khusus Presiden di bidang tenaga kerja yang hadir dalam pertemuan tersebut.