Roy Suryo dan Tifa Tidak Ditahan Usai Dilimpahkan ke Kejari Jaksel – Sekjen Peradi: Ada Orang Kuat yang Bermain di Belakang

Roy Suryo & Tifa Tidak Ditahan Setelah Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Roy Suryo dan Tifa Tidak Ditahan – Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu, Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Kebijakan ini memicu reaksi dari Sekretaris Jenderal Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Ade Darmawan, yang menilai ada pengaruh orang kuat di belakang layar yang memengaruhi proses hukum. Sebagai pengacara dan peneliti hukum, Ade mengkritik keputusan tersebut karena dianggap merusak kredibilitas sistem hukum.

Proses Limpahan Tersangka dan Alasan Tidak Ditahan

Kasus Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan usai dilimpahkan ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Pihak jaksa menilai kondisi penyidikan masih dalam tahap II, sehingga menunda penahanan hingga bukti lebih kuat terkumpul. Selain itu, pengacara kedua tersangka telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, yang diterima oleh pihak Kejaksaan. Kejari Jaksel, Marcelo Bellah, mengatakan keputusan ini berdasarkan pertimbangan objektif dari tim jaksa.

“Kasus Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan karena kita masih menunggu penyidikan tahap II untuk selesai. Tim jaksa menilai, keterangan dan barang bukti belum cukup memenuhi syarat penahanan,” jelas Marcelo.

Proses penangguhan penahanan juga didasarkan pada penjaminan dari keluarga tersangka. Marcelo menegaskan bahwa tindakan ini bukan keputusan sembarangan, melainkan hasil evaluasi terhadap perkembangan kasus. Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan tetapi diberi waktu untuk melanjutkan proses hukum secara lebih lanjut, dengan alasan bahwa bukti dugaan ijazah palsu masih dalam pemeriksaan.

Kritik Terhadap Integritas Sistem Hukum

Menurut Ade Darmawan, Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan bukan hanya karena proses hukum yang belum lengkap, tetapi juga karena adanya intervensi politik yang memengaruhi Kejaksaan. “Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan menunjukkan bahwa hukum tidak lagi bebas dari campur tangan pihak kuat,” ujarnya dalam konferensi pers. Ia menilai, keputusan ini menggambarkan ketidakadilan dalam penyidikan kasus penting.

“Kita harus berpikir kritis mengenai keputusan Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan. Jika bukti sudah memadai, kenapa hukum masih terbendung?” tegas Ade.

Situasi ini memperkuat dugaan bahwa kasus Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan bukan hanya akibat pertimbangan teknis, tetapi juga karena tekanan dari pihak tertentu. Ade mengingatkan bahwa sistem hukum harus bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada kekuatan politik atau tekanan eksternal. Ia berharap, pihak yang bermain di belakang layar bisa terbongkar dalam proses penyidikan berikutnya.

Sebagai konteks, kasus Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Tersangka diduga menyediakan ijazah palsu untuk menyalahgunakan jabatan sebagai anggota Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan ini menjadi sorotan karena kasusnya menggambarkan hubungan antara dunia hukum dan politik yang terlihat ketergantungan.

Dalam analisis, Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan menunjukkan bahwa proses hukum tidak selalu berjalan adil. Ade Darmawan mengkritik tim jaksa karena tidak segera menahan tersangka meski kasus telah terbongkar. “Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan, tetapi kita tahu bahwa mereka sudah memenuhi kriteria tersangka. Apa yang bisa menjadi alasan mereka tidak diperlakukan seperti yang seharusnya?” tanyanya.

Reaksi publik terhadap Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan pun memicu polemik. Banyak warga berpendapat bahwa keputusan ini bisa memperkuat reputasi korupsi dalam dunia hukum. Sementara itu, keluarga dan pengacara tersangka menyambut baik penangguhan penahanan, menilai bahwa proses hukum masih berjalan secara wajar. Namun, pihak yang terlibat dalam kasus ini tetap menunggu keputusan lebih lanjut dari Kejari Jaksel.