Pemerintah Bentuk URI, Mensesneg Akui Belum Ada Pembangunan Gedung
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia, Prasetyo Hadi, secara resmi mengonfirmasi bahwa Pemerintah Bentuk URI Mensesneg Akui bahwa hingga
Pemerintah Bentuk URI Mensesneg Akui Belum Ada Pembangunan Gedung
Beritanara.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia, Prasetyo Hadi, secara resmi mengonfirmasi bahwa Pemerintah Bentuk URI Mensesneg Akui bahwa hingga saat ini belum ada pembangunan fisik gedung untuk Universitas Republik Indonesia (URI). Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Mensesneg saat memberikan keterangan pers di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/7/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih dalam tahap pengecekan lahan yang akan dijadikan lokasi kampus utama URI di masa depan.
“Ditunggu pembangunannya, masih dicek lahannya,” ungkap Prasetyo Hadi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Latar Belakang Pembentukan Universitas Republik Indonesia
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI). Upacara pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/7/2026). Pelantikan ini menandai dimulainya era baru bagi URI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dirancang khusus untuk mencetak calon pemimpin bangsa Indonesia.
Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah mendirikan URI dengan visi yang jelas, yaitu sebagai lembaga pendidikan khusus yang bertujuan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. URI tidak hanya berfungsi sebagai universitas biasa, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kepemimpinan nasional yang terintegrasi dengan kebutuhan pemerintahan Indonesia.
Pemerintah ingin meniru beberapa negara lain yang memiliki kampus khusus untuk menjadi calon pejabat pemerintahan. Salah satu contoh yang paling sering dikutip adalah Prancis, yang mempunyai École nationale d’administration (ENA), yang sekarang berganti nama menjadi Institut National du Service Public (INSP). Model pendidikan kepemimpinan seperti ini telah terbukti efektif dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas di berbagai sektor pemerintahan.
“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).
Dengan demikian, pembentukan URI merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Meskipun pembangunan gedung belum dimulai, pemerintah optimis bahwa proses pemilihan dan persiapan lahan akan segera selesai. URI diharapkan dapat segera beroperasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam bidang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.
