Respons Sudaryono Soal Kritikan Hentikan MBG: Tender Politiknya Prabowo

Sudaryono Jelaskan MBG sebagai Tender Politik Prabowo di Tengah Kritikan

Beritanara.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memberikan penjelasan komprehensif mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang telah disiapkan sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas berbagai kritik yang muncul terkait penghentian sementara program tersebut. Respons Sudaryono Soal Kritikan Hentikan MBG ini menjadi perhatian media karena menyangkut transparansi program nasional yang melibatkan anggaran besar.

“Makan Bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden,” jelas Sudaryono saat ditemui di kantor BGN pada Rabu (22/7/2026).

Fokus Perbaikan Tata Kelola Program

Menghadapi situasi tersebut, Sudaryono menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah menyelesaikan masalah tata kelola yang selama ini menghambat efektivitas program. Dengan demikian, manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat. Respons Sudaryono Soal Kritikan Hentikan MBG menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki sistem yang ada.

“Sehingga yang kami lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui dan lansia,” paparnya.

Selain itu, Sudaryono juga menyoroti dampak positif program ini terhadap perekonomian masyarakat pedesaan. Menurutnya, MBG merupakan program yang berasal dari rakyat dan akan dikembalikan kepada rakyat melalui distribusi yang lebih tertata. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk program yang berkelanjutan.

“Ini program dari rakyat dan akan diberikan ke rakyat,” tegasnya.

Penyelesaian Kasus Hukum dan Dukungan Terhadap Penegakan Hukum

Sudaryono mengakui bahwa ia langsung menangani masalah tata kelola MBG setelah dilantik sebagai pimpinan baru. Ia menyadari adanya berbagai ketidakberesan, mulai dari penyelewengan hingga pelanggaran hukum yang kurang transparan. Respons Sudaryono Soal Kritikan Hentikan MBG kali ini juga mencakup aspek hukum yang sedang berlangsung.

“Ini harus menjadi perhatian saya (permasalahan tata kelola MBG), khususnya sebagai Kepala baru, untuk bagaimana kita bisa selesaikan,” ungkapnya.

Salah satu isu yang sedang ditangani adalah kasus hukum yang menjerat Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusing. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan Sudaryono.

“Di sini ada yang barangkali ada yang menjadi pihak-pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada yang kemudian sudah masuk, ada yang tersangka dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum ada urusan penegak hukum,” jelasnya.

Sudaryono menambahkan bahwa penyelidikan dan penyidikan akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus terkait tata kelola sebelumnya. Sebagai pimpinan baru, ia menyatakan dukungan penuh terhadap setiap upaya penegakan hukum. Respons Sudaryono Soal Kritikan Hentikan MBG ini menunjukkan pendekatan yang seimbang antara perbaikan internal dan kerjasama dengan lembaga hukum.

“Maka kita serahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi,” sambungnya.

Di sisi lain, Sudaryono juga memberikan semangat kepada tim BGN agar tetap menjalankan tugas pengabdian mereka dengan optimal meskipun sedang menghadapi proses hukum. Ia menekankan bahwa program MBG harus terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kita siap full support untuk penegakkan hukum, tapi bahwa tim ini, badan di sini harus tetap bekerja dengan optimal,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, respons Sudaryono Soal Kritikan Hentikan MBG memberikan gambaran jelas tentang arah kebijakan BGN ke depan. Dengan fokus pada perbaikan tata kelola dan dukungan penuh terhadap penegakan hukum, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan transparan di masa mendatang.