New Policy: Jaringan Air Bersih Kian Menjangkau Warga, Permintaan Dropping Air Bersih di Kulon Progo Diklaim Masih Minim

New Policy: Jaringan Air Bersih Kian Menjangkau Warga, Permintaan Dropping Air Bersih di Kulon Progo Masih Minim

New Policy – Seiring pelaksanaan new policy dalam pengembangan infrastruktur jaringan air bersih di Kabupaten Kulon Progo, jumlah permintaan bantuan pengiriman air darat melalui dropping air masih tergolong rendah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo menyatakan bahwa meski musim kemarau berlangsung, kebutuhan warga terhadap layanan darurat ini belum meningkat signifikan, mengindikasikan keberhasilan kebijakan yang dicanangkan.

Perluasan Akses Air Bersih dan Pengurangan Ketergantungan Darat

Kebijakan baru yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo berfokus pada penguatan jaringan distribusi air bersih, sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat pada mobil tangki. Tahun ini, infrastruktur seperti saluran pipa dan pompa air telah dibangun di sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami kesulitan akses, termasuk area yang rawan kekeringan. Dengan new policy ini, kebutuhan akan air dari darat diprediksi akan terus menurun.

Menurut Budi Prastawa, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo, angka permintaan bantuan air bersih hanya mencapai 10 tangki sepanjang bulan Juli 2026. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang menyiratkan bahwa kebijakan new policy mulai menunjukkan dampak positif. “Permintaan bantuan air turun drastis karena warga kini bisa memperoleh pasokan air secara mandiri,” katanya.

Kasus Nyata: Perubahan di Kalirejo dan Kokap

Dalam wawancara, Budi menjelaskan bahwa daerah seperti Kalirejo, Kapanewon Kokap, menjadi contoh nyata keberhasilan new policy. Karena akses air telah membaik, warga di sana tidak lagi memerlukan bantuan pengiriman darat. “Dulu, warga mengandalkan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan air, tetapi kini mereka bisa mengakses air dari jaringan yang lebih stabil,” tambahnya.

Program new policy ini juga menekankan kerja sama antara pemerintah daerah dengan organisasi donatur. Dukungan finansial dan teknis dari berbagai pihak memastikan pembangunan jaringan air bisa berjalan secara bertahap, tanpa mengganggu kebutuhan pokok masyarakat. Triyono, Sekretaris Daerah Kulon Progo, menegaskan bahwa anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) telah ditingkatkan dari Rp3 miliar menjadi Rp4 miliar untuk mendukung kebijakan ini.

Kesiapan Menghadapi Risiko Kekeringan yang Diperkirakan Lebih Panjang

Sementara itu, BPBD Kulon Progo tetap memantau potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama. Wilayah lereng gunung, khususnya di Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang, masih rentan mengalami krisis air jika curah hujan terus rendah. Meski demikian, kesiapan angkutan air dan anggaran darurat sudah dipersiapkan sebagai langkah preventif.

“Dengan new policy yang berfokus pada akses air permanen, kita bisa meminimalkan risiko jika kondisi cuaca tidak membaik,” kata Triyono.

Menurutnya, peningkatan anggaran BTT akan digunakan untuk menambah stok air dan memperluas jaringan distribusi jika diperlukan. “Meski permintaan dropping air masih minim, kita tidak ingin terkejut jika kekeringan berlangsung lebih lama dari tahun lalu,” jelas Triyono. Kebijakan new policy ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan distribusi air.

Di sisi lain, masyarakat setempat menyambut positif perubahan ini. Banyak warga mengapresiasi keberhasilan new policy dalam menyediakan akses air yang lebih mudah dan terjangkau. Namun, mereka juga menyoroti perlunya pemeliharaan infrastruktur yang terus-menerus untuk memastikan ketersediaan air bersih tetap terjaga, terutama di musim kemarau yang tak menentu.