Meeting Results: Beredar Informasi soal Lahan di Papua Dihargai Rp100 Ribu per Hektare untuk Pertanian, Mentan: Itu Fitnah!

Fitnah Soal Harga Tanah Papua untuk Pertanian Ditolak Mentan

Meeting Results – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, secara tegas menyangkal adanya kebijakan yang dianggap merugikan petani di Papua. Dalam sebuah meeting results yang dihadiri oleh ribuan peserta, ia menjelaskan bahwa lahan pertanian di wilayah tersebut tidak diambil dengan harga Rp100 ribu per hektare, melainkan diberikan secara gratis dengan fasilitas pendukung yang memadai. Penyangkalan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu yang beredar di masyarakat tentang praktik pengambilan lahan yang dianggap tidak adil.

Detail Pertanian dan Kebijakan Pemerintah

Pada meeting results di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/7/2026), Amran menyampaikan bahwa program pengembangan lahan pertanian di Papua tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak melakukan pengambilan lahan secara paksa, melainkan melalui konsultasi yang transparan dengan pemilik tanah. “Program ini dirancang untuk memperkuat keberlanjutan pertanian, bukan mengeksploitasi warga,” kata Amran.

“Fitnah yang menyebut harga tanah di Papua hanya Rp100 ribu per hektare sangat merugikan. Ini membuat masyarakat kehilangan keyakinan terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Amran dalam pernyataannya, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, informasi tersebut bisa menyebar cepat melalui media sosial, sehingga perlu dibenarkan melalui meeting results yang lebih menyeluruh. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan hak masyarakat.

Kebijakan lahan pertanian di Papua telah menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan organisasi masyarakat. Dalam meeting results tersebut, sekitar 2.000 kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari berbagai daerah turut serta berdiskusi. Mereka menilai, isu tentang harga tanah yang rendah harus diperiksa secara rinci sebelum disebarkan luas. “Kita perlu mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak oleh fitnah,” tambah salah satu peserta acara.

Program Pemerintah dan Fasilitas Pendukung

Amran menjelaskan bahwa pengembangan lahan pertanian di Papua dilakukan secara bertahap, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahap. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti jaringan irigasi dan jalan raya, serta pemberian alat mesin pertanian yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas. “Fasilitas ini diberikan secara gratis, agar petani bisa fokus pada pengembangan usaha mereka,” tambahnya.

Dalam meeting results, Amran juga menyebutkan bahwa hingga kini, sekitar 137 ribu hektare lahan telah dikembangkan di Papua. Seluruh area tersebut tetap berada dalam kepemilikan masyarakat lokal, dengan pemerintah hanya menjadi mitra dalam mengelola sumber daya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keterlibatan langsung masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menurut data dari Kementerian Pertanian, program pengembangan lahan di Papua telah berhasil meningkatkan produksi pangan hingga 25% dalam tiga tahun terakhir. Fasilitas pendukung seperti subsidi benih, pupuk, dan teknologi pertanian telah memberikan dampak signifikan. “Ini bukan hanya angka, tapi nyata dalam kehidupan petani di lapangan,” kata Amran. Ia berharap meeting results ini bisa menjadi ajang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.