Topics Covered: Bongkar Strategi Pencegahan Korupsi di Daerah, Mendagri Tito Soroti Masalah Sistem dan Integritas

Strategi Pencegahan Korupsi di Daerah Dibahas oleh Mendagri Tito

Topics Covered – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa upaya mencegah tindak pidana korupsi di tingkat daerah tidak bisa hanya bergantung pada pengawasan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa perbaikan sistem pengelolaan pemerintahan serta integritas individu pemimpin daerah adalah kunci utama dalam mengurangi praktik korupsi. Selain itu, Tito juga memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dan sedang dijalankan untuk memperkuat pengendalian korupsi di wilayah otonom.

Penguatan Sistem dan Pendidikan Politik

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), Mendagri menjelaskan beberapa strategi. Salah satunya adalah program retret yang bertujuan memperkuat rasa nasionalisme dan integritas para pemimpin daerah. Program ini diberikan sebagai bagian dari pendidikan politik, dengan harapan menciptakan pemimpin yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Tito juga menyebutkan peran KPK dan BPKP dalam memberikan pembekalan awal dan masukan strategis. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut menjadi mitra penting dalam memperkuat sistem pengawasan di daerah. Ia menambahkan bahwa pemimpin daerah memiliki peran unik dibandingkan pejabat struktural lainnya, karena mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat.

“Yang kita bisa lakukan kepada pemimpin daerah adalah, satu, melakukan retret. Tujuannya untuk memperkuat nasionalismenya dan integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” ujar Mendagri.

Menurut Tito, pengawasan terhadap pemimpin daerah harus dilakukan secara holistik, mulai dari kebijakan hukum hingga praktik administratif. Ia menyoroti bahwa tingkat korupsi sering kali berkorelasi dengan kurangnya koordinasi antar-institusi. Oleh karena itu, pendekatan sistemik diperlukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah.

Implementasi Sistem Pengawasan Modern

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih modern, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD, menurut Tito, bertujuan mengintegrasikan data keuangan daerah ke dalam platform terpusat, sehingga memudahkan pemantauan oleh instansi terkait. Selain itu, Kemendagri juga menyusun pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih terstruktur untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi, pemerintah pusat dan daerah juga menerapkan sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi risiko korupsi secara dini dan memberikan rekomendasi tindakan pencegahan. Tito mengingatkan bahwa meskipun sistem ini canggih, keberhasilannya tetap bergantung pada komitmen pemimpin daerah dalam menjaga integritas dan kejujuran.

“Tapi semua sistem ini bisa saja diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah, ini kembali kepada integritas masing-masing pemimpin daerah,” tambah Mendagri.

Kebijakan MCSP menjadi bagian dari upaya sistemik untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih. Tito menegaskan bahwa institusi seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kemendagri harus bekerja sama secara harmonis untuk mencegah korupsi melalui penguatan kelembagaan dan penerapan teknologi informasi. Ia juga mengapresiasi peran DPR dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah.

Peran Biaya Politik dalam Pencegahan Korupsi

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga membahas peran biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, biaya politik yang tinggi sering menjadi alasan untuk mengalihkan dana publik ke kepentingan pribadi. Untuk mengatasinya, ia mengusulkan peningkatan biaya operasional kepala daerah melalui persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sistem ini, pemimpin daerah diharapkan lebih berfokus pada kinerja fiskal dan pengelolaan sumber daya daerah secara efisien.

Tito menekankan bahwa kebijakan peningkatan biaya operasional harus diiringi diskusi antar-lembaga, termasuk DPR, untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan daerah. Ia juga menyebutkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan upaya memperkuat integritas pemimpin, karena biaya politik yang lebih besar akan mengurangi peluang korupsi.

Topics Covered – Tito menyoroti bahwa pendidikan politik dan penguatan sistem pengawasan adalah dua aspek penting yang harus ditingkatkan secara bersamaan. Ia berharap dengan langkah-langkah ini, korupsi di tingkat daerah dapat diminimalkan dalam waktu dekat, seiring dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal.