KPK Geledah Rumah Para Tersangka Kasus Pemerasan di Pemkab Sukoharjo – Dokumen yang Diduga Berkaitan dengan Perkara Turut Diamankan

KPK Geledah Rumah Para Tersangka Kasus Pemerasan di Sukoharjo

KPK Geledah Rumah Para Tersangka Kasus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan dokumen di sejumlah lokasi yang terkait dengan dugaan kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan dalam penyelidikan lebih lanjut terhadap para tersangka. Salah satu tersangka utama dalam kasus ini adalah Bupati nonaktif Etik Suryani, yang terlibat dalam praktik korupsi bersama rekan-rekannya di pemerintahan setempat.

Latar Belakang Kasus Pemerasan

Kasus pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini memicu perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi yang sebelumnya dianggap memiliki reputasi baik. Selain Etik Suryani, para tersangka lainnya termasuk Richard Tri Handoko, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Tri Mulyo, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah. Mereka diduga terlibat dalam skema pemerasan yang terjadi selama periode jabatannya. Menurut penyidik, kasus ini berkaitan dengan pengumpulan setoran rutin dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditujukan kepada pihak-pihak dekat Bupati.

Peristiwa penggeledahan dilakukan dalam rangka memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tim KPK mencari dokumen-dokumen yang diduga menjadi alat bukti utama untuk mengungkap alur kejahatan pemerasan. “Hasil penggeledahan di rumah para tersangka dan tempat-tempat kerja mereka akan membantu memperjelas tindakan korupsi yang dilakukan,” kata Budi Prasetyo, juru bicara KPK.

Detail Penggeledahan di Lokasi Tersangka

Kali ini, penyidik KPK fokus pada pencarian bukti di rumah para tersangka, termasuk Etik Suryani, Richard Tri Handoko, dan Tri Mulyo. Selain itu, tim juga menyisir Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sukoharjo. “Penyidik melanjutkan pemeriksaan di rumah para tersangka serta di kantor Kepala Dinas PU untuk mengidentifikasi dokumen yang diduga terkait dengan perkara pemerasan,” jelas Budi, Kamis (16/7/2026).

Dokumen yang diamankan oleh penyidik KPK mencakup berbagai jenis catatan keuangan, surat perintah, dan dokumen administratif. “KPK berupaya memastikan semua barang bukti disimpan dengan aman untuk kemudian dijadikan alat penyelidikan lebih lanjut,” tambahnya. Penggeledahan ini juga mencakup pengambilan bukti dari Rumah Dinas Bupati, Kantor Bupati, dan beberapa kantor dinas lainnya yang terlibat dalam kasus ini.

Sebelumnya, pada hari pertama penyitaan, Selasa (14/7/2026), tim KPK sudah menyisir sejumlah lokasi penting, seperti Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Pertanian, serta Kantor Dinas Kesehatan. “Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan barang elektronik, dokumen, dan sejumlah uang serta perhiasan yang diduga berkaitan langsung dengan perkara pemerasan,” kata Budi, Rabu (15/7/2026).

KPK menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan yang terus berjalan. “Pengambilan dokumen dari rumah para tersangka dan kantor dinas merupakan langkah strategis untuk memperjelas keterlibatan mereka dalam skandal pemerasan ini,” ungkap Budi. Tim penyidik juga berencana melakukan pemeriksaan tambahan di beberapa lokasi lain yang diduga menjadi tempat penyimpanan bukti kritis.

Kasus pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini menunjukkan komitmen KPK dalam menuntut tindakan korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Selain itu, langkah ini juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintahan. “KPK akan terus mengungkap fakta-fakta yang relevan untuk memastikan keadilan diberikan kepada masyarakat Sukoharjo,” tutur Budi dalam wawancara terpisah.

Analisis dari KPK menunjukkan bahwa penggeledahan di rumah para tersangka dan kantor dinas adalah strategi yang efektif dalam memperoleh bukti yang sulit diakses melalui sumber lain. “Dokumen yang ditemukan di tempat-tempat tersebut menjadi alat bukti utama yang mendukung penyelidikan lebih lanjut,” jelas Budi. Dengan adanya bukti ini, KPK berharap bisa mengungkap seluruh rangkaian korupsi yang dilakukan oleh para tersangka dalam waktu dekat.