Latest Update: Khawatir Ada Gesekan, Dede Yusuf Nilai Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Perlu

Latest Update: Dede Yusuf Belum Setuju Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda

Latest Update – Anggota Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengecam usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, menurutnya usulan tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut sebelum diterapkan. “Nama provinsi ini perlu dipertimbangkan secara matang karena bisa memicu kesan separatisme di kalangan masyarakat,” ujar Dede Yusuf dalam wawancara di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).

“Dengan nama Tatar Sunda, kita mungkin akan melupakan identitas Jawa yang luas dan inklusif. Wilayah Jawa Barat memiliki hubungan historis yang erat dengan DKI Jakarta, dan perubahan nama bisa mengurangi harmoni regional,” jelasnya.

Proses Legislatif dan Penyetujuan DPRD Jabar

Usulan perubahan nama provinsi telah mencapai tahap diskusi dalam Komisi II DPR RI, dengan sejumlah fraksi di DPRD Jabar menyatakan dukungan untuk perubahan tersebut. Namun, Dede Yusuf menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengambil keputusan, mengingat banyak daerah di Jawa Barat telah mengusulkan pemisahan dari provinsi induk sebelumnya. “Ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi juga mengubah persepsi wilayah dan budaya,” tambahnya.

“Nama Tatar Sunda bisa dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap satu kelompok budaya, padahal Jawa Barat mencakup berbagai tradisi dan masyarakat yang berbeda. Jika tidak diperhitungkan secara matang, risiko gesekan antar wilayah akan meningkat,” lanjut Dede Yusuf.

Di sisi lain, anggota DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mengatakan usulan ini telah memperoleh persetujuan dari seluruh fraksi di lembaga legislatif tersebut. “Meski sebelumnya ada penundaan, semua fraksi, termasuk Demokrat, PKB, dan PPP, sepakat menyetujui perubahan nama ini untuk tahap berikutnya,” katanya. Ia menambahkan bahwa proses legislatif ini melibatkan berbagai instansi, seperti Biro Pemotda dan Biro Hukum, untuk memastikan kekompakan dalam pengambilan keputusan.

“Perubahan nama provinsi bukanlah keputusan yang mudah. Kita harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh,” tegas Rahmat Hidayat Djati.

Risiko dan Manfaat Perubahan Nama Provinsi

Beberapa ahli menyatakan bahwa perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda bisa menjadi pengakuan terhadap budaya lokal yang khas. Namun, Dede Yusuf berargumen bahwa nama provinsi seharusnya mencerminkan keberagaman, bukan hanya satu kelompok budaya. “Jika Jawa Barat diubah menjadi Tatar Sunda, mungkin kita akan melupakan wilayah seperti Cianjur, Cikarang, atau Brebes yang juga memiliki identitas unik,” tambahnya.

“Terlebih lagi, usulan nama Tatar Sunda pernah muncul sebelumnya di tahun 2013, 2015, dan 2020, tetapi belum memperoleh respons signifikan dari pemerintah pusat. Kali ini, kita perlu melihat bagaimana dinamika politik dan masyarakat memengaruhi keputusan akhir,” jelas Dede Yusuf.

Menurut pengamat politik, perubahan nama provinsi bisa menjadi bagian dari upaya mereformasi identitas regional. “Selain itu, keputusan ini juga bisa memperkuat kembali kebanggaan daerah yang merasa terpinggirkan oleh sejarah,” kata pakar. Namun, Dede Yusuf mengingatkan bahwa perubahan nama Jawa Barat harus diikuti oleh langkah-langkah konkret untuk memperkuat identitas budaya, bukan sekadar menjadi tanda kebanggaan formal.

“Latest Update – Jika hanya berubah nama, kita perlu memastikan bahwa kebijakan seperti ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Jika tidak, perubahan nama bisa jadi bumerang,” tambah Dede Yusuf.

Di sisi lain, beberapa pendukung perubahan nama mengatakan bahwa Tatar Sunda lebih tepat menggambarkan sejarah dan budaya wilayah tersebut. “Nama Tatar Sunda bisa menjadi simbol penguasaan daerah dan identitas lokal yang lebih kuat,” ujar seorang aktivis budaya. Meski demikian, Dede Yusuf menilai keputusan ini sebaiknya tidak terburu-buru, terutama dalam situasi di mana beberapa wilayah masih menginginkan pemisahan dari provinsi Jawa Barat.

“Latest Update – Kita perlu menghindari tindakan yang bisa memicu gesekan antar daerah. Jika Jawa Barat diubah, mungkin akan terjadi pemisahan wilayah lain yang belum dipersiapkan secara matang,” kata Dede Yusuf.