Special Plan: Dede Yusuf Sepakat LGBT Jadi Ancaman Nonmiliter: Merusak Generasi Anak-anak

Dede Yusuf Keluarkan Pernyataan Tentang LGBT sebagai Ancaman Nonmiliter

Special Plan – Sebagai bagian dari Program Khusus (Special Plan) yang dicanangkan pemerintah, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengklasifikasikan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sebagai ancaman nonmiliter. Dalam pernyataannya, Dede menyebut bahwa gerakan LGBTQ dinilai berpotensi merusak generasi muda, terutama anak-anak, dan perlu diperketat pengaturannya dalam rangka menjaga nilai-nilai kebangsaan.

“Dalam konteks Program Khusus ini, kebijakan mengklasifikasikan LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter menunjukkan pentingnya upaya pengawasan terhadap pengaruh budaya yang dianggap mengancam moral dan identitas sosial anak-anak,” ujar Dede Yusuf saat memberikan pernyataan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).

Dede Yusuf menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga bersentuhan dengan aspek budaya dan keagamaan. Menurutnya, keberadaan gerakan LGBTQ yang semakin dikenal di ruang publik memicu kekhawatiran akan dampak negatif terhadap perkembangan generasi muda. “Ini adalah langkah yang memperkuat penegakan hukum, sehingga bisa menjadi contoh dalam penerapan Program Khusus ke depan,” tambahnya.

Kebijakan Pertahanan Negara dalam Perspektif Special Plan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, yang menjadi bagian dari Program Khusus, menetapkan pengklasifikasian ancaman berdasarkan kategori militer, nonmiliter, dan hibrida. Penyebaran budaya LGBTQ masuk ke dalam ancaman nonmiliter karena dianggap memengaruhi norma sosial dan kebangsaan. Dede Yusuf menilai kebijakan ini sejalan dengan tujuan Program Khusus, yaitu menciptakan lingkungan yang stabil dan bermoral bagi masyarakat.

Menurut dokumen resmi, kebijakan pertahanan negara dalam Program Khusus bertujuan untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat memicu perpecahan atau dekadensi kebudayaan. Dede Yusuf menjelaskan bahwa klasifikasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi generasi penerus bangsa dari pengaruh eksternal yang dianggap berisiko. “Kami percaya bahwa Program Khusus ini membantu menjaga kohesi sosial dan keamanan negara,” katanya.

Kontroversi dan Kritik terhadap Kebijakan Special Plan

Keputusan mengklasifikasikan LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter dalam Program Khusus menimbulkan berbagai tanggapan. Sebagian kalangan menilai kebijakan ini sebagai langkah progresif dalam menegakkan nilai-nilai tradisional, sementara kelompok lain mengkritiknya sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dede Yusuf mengakui adanya perbedaan pendapat, namun menegaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada analisis risiko yang matang.

Dede Yusuf juga menyoroti pentingnya pendidikan dan sosialisasi dalam menjalankan Program Khusus ini. “Kebijakan harus diiringi penjelasan yang jelas agar masyarakat bisa memahami maksud dan tujuan dari pengklasifikasian tersebut,” ujarnya. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya memperketat pengawasan terhadap orientasi seksual dan gender, tetapi juga memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai kesepahaman bersama.

“Program Khusus ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional. Kebijakan klasifikasi ancaman seperti ini sangat relevan dalam konteks keamanan sosial dan budaya,” jelas Dede Yusuf.

Kebijakan yang dikeluarkan dalam Program Khusus ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Kementerian Pertahanan dalam mengambil langkah-langkah lebih konkrit. Dede Yusuf menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak merugikan hak asasi manusia, tetapi tetap menjaga kepentingan kebangsaan. “Tentu saja, kami juga ingin melibatkan masyarakat sipil dalam proses penegakan kebijakan ini,” tutupnya.