New Policy: Gibran Akui MBG Masih Banyak Kekurangan, Minta Korupsi Program Itu Diberantas

New Policy: Gibran Akui MBG Masih Banyak Kekurangan dan Minta Korupsi Diberantas

Kunjungan Gibran ke SD Wolomoni, Ende, NTT

New Policy – Dalam wawancara terbaru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan peningkatan dalam implementasinya sebagai bagian dari New Policy yang diusung pemerintah. Ia menekankan perlunya perbaikan khususnya di sektor tata kelola dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dana, yang dianggap menjadi tantangan utama bagi keberhasilan program ini.

Kunjungan Gibran ke SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, pada 18 Juni 2026, menjadi momentum untuk meninjau kesiapan pelaksanaan MBG di wilayah yang terpencil. Dalam sambutannya, Gibran menyatakan bahwa daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti Niowula, membutuhkan perhatian khusus agar program New Policy ini dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

“Area-area seperti Niowula ini justru yang paling membutuhkan MBG. Makanya tadi kalau dapurnya sudah siap, ya ini otomatis harus kita percepat perizinannya,” ujar Gibran dalam acara yang dihadiri para warga dan pengurus sekolah.

Menurut Gibran, program New Policy yang dicanangkan pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian bantuan makanan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dan evaluasi harus lebih intensif agar setiap tahap pelaksanaan bisa diawasi secara ketat. “Kita tidak boleh hanya berfokus pada keberhasilan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan dan kejelasan pemanfaatan dana,” tambahnya.

Pelaksanaan MBG di Daerah Tertinggal

Gibran menekankan bahwa MBG seharusnya menjadi bagian dari New Policy yang memprioritaskan kebutuhan daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Ia mengungkapkan bahwa program ini memerlukan penyesuaian mekanisme distribusi, terutama di lokasi yang minim akses internet dan infrastruktur transportasi. “Kita perlu memastikan setiap anak di daerah terpencil bisa menikmati manfaatnya tanpa hambatan,” katanya.

Di sisi lain, Gibran juga meminta pemerintah pusat untuk lebih mempercepat pengambilan keputusan terkait MBG. Meski dapur MBG di Niowula sudah selesai dibangun, program ini masih menunggu verifikasi dari lembaga pengawasan. “Dengan New Policy ini, kita bisa mempercepat proses verifikasi dan memastikan tidak ada korupsi,” ujarnya.

“Saya sadar MBG ini masih banyak kekurangannya. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan,” jelas Gibran sembari menyoroti beberapa titik kritis dalam implementasi program tersebut.

Gibran juga menyebutkan bahwa New Policy menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja program pemerintah secara menyeluruh. Ia berharap seluruh instansi terkait, baik pusat maupun daerah, dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah korupsi yang sering muncul dalam pemberian bantuan sosial. “Kita harus berkomitmen untuk menjadikan MBG sebagai salah satu prioritas New Policy dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Kunjungan Gibran ke sekolah tersebut juga dianggap sebagai bentuk evaluasi langsung terhadap efisiensi dan kualitas pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengecek setiap aspek, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga pengelolaan logistik. “Dengan New Policy, kita bisa mengoptimalkan penggunaan dana dan memastikan MBG benar-benar mendorong pemerataan kebutuhan makanan sehat di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam diskusi dengan para pemangku kepentingan, Gibran mengusulkan adanya sistem pengawasan digital untuk memantau penerapan MBG secara real-time. Ia menyebutkan bahwa teknologi bisa menjadi alat untuk mengurangi ruang bagi korupsi, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. “Jika kita bisa memanfaatkan platform digital, maka New Policy ini akan lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.