Belasan Saksi Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing di Pekalongan – Telusuri Pembelian Aset Fadia Arafiq

Kasus Korupsi Pengadaan Outsourcing di Pekalongan Masih Dibuka KPK

Belasan Saksi Diperiksa KPK Terkait Kasus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas investigasinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Kabupaten Pekalongan. Sejumlah belasan saksi telah diperiksa sebagai bagian dari upaya mengungkap detail transaksi yang diduga melibatkan penyelewengan dana publik. Dalam proses ini, KPK fokus pada peran tersangka utama, Fadia Arafiq, yang diduga memanipulasi proses pengadaan untuk keuntungan pribadi. Pemeriksaan saksi mencakup berbagai posisi strategis, termasuk anggota legislatif, pegawai BPJS Tenaga Kerja, serta pihak swasta, yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembelian aset.

“Dalam pemeriksaan terhadap saksi, KPK sedang memeriksa alur dana pembelian aset yang mencapai luas hingga 10.000 meter persegi. Banyak transaksi besar diduga berlangsung tanpa transparansi yang memadai,” jelas Budi Prasetyo, juru bicara KPK, pada hari Rabu (17/6/2026).

Kasus ini mencuat setelah KPK memperoleh bukti kuat terkait kontrak outsourcing yang menyalurkan dana ke perusahaan yang didirikan oleh keluarga Fadia Arafiq. Selama masa jabatannya, bupati Pekalongan diduga menyetujui pembelian aset yang memperoleh keuntungan besar melalui jaringan bisnis. Proses pemeriksaan saksi tidak hanya mengungkap peran Fadia Arafiq, tetapi juga menelusuri keberadaan pihak-pihak yang menyuap atau menerima suap dalam pengambilan keputusan. Informasi ini diharapkan dapat memperkuat penyelidikan dan mengarah pada penyidikan lebih lanjut.

Detail Transaksi dan Jaringan Korupsi

Berdasarkan data yang disampaikan KPK, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) yang dikendalikan oleh Fadia Arafiq turut serta dalam berbagai proyek pengadaan jasa di Pemkab Pekalongan. Transaksi dengan nilai total mencapai Rp46 miliar, dengan sebagian besar dana dialirkan ke pihak keluarga sebagai bentuk insentif. Dalam penjelasannya, Budi Prasetyo menyebutkan bahwa ada indikasi kecurangan dalam pemilihan penyedia jasa, termasuk pembelian lahan yang diduga tidak dilakukan secara kompetitif.

KPK juga sedang memeriksa dokumen-dokumen terkait kontrak outsourcing yang digunakan untuk memastikan adanya kesesuaian prosedur. Investigasi ini terbuka terhadap kemungkinan adanya permainan sistem yang melibatkan pejabat daerah dan perusahaan pihak ketiga. Beberapa saksi yang diperiksa memberikan kesaksian bahwa ada dana yang dialihkan ke keluarga Fadia Arafiq melalui metode pencairan yang tidak transparan. Selain itu, KPK juga menelusuri hubungan antara calon penyedia jasa dengan pejabat yang berwenang untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan.

Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK juga meminta klarifikasi dari pihak BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan yang diduga terlibat dalam proses pengadaan. Informasi dari kedua instansi tersebut menjadi penting untuk memperjelas peran mereka dalam kasus korupsi ini. Selain itu, pihak swasta yang terlibat dalam kontrak outsourcing juga menjadi fokus pemeriksaan, terutama terkait transaksi pembelian aset yang disangkakan sebagai bagian dari skema penyelewengan.

Kemajuan Investigasi dan Tantangan Selanjutnya

Setelah menelusuri berbagai aspek, KPK menegaskan bahwa investigasinya tidak hanya mengarah pada Fadia Arafiq, tetapi juga mengeksplorasi jaringan korupsi yang lebih luas. Perusahaan RNB diduga menjadi pintu masuk untuk mendistribusikan dana ke pihak-pihak tertentu, baik melalui suap langsung maupun bentuk lainnya. Dalam pemeriksaan saksi, KPK juga menemukan beberapa bukti kuat terkait aliran dana yang tidak tercatat dalam laporan keuangan resmi Pemkab Pekalongan.

Menurut Budi Prasetyo, KPK masih membutuhkan lebih banyak bukti untuk menetapkan tersangka tambahan dalam kasus ini. “Kami masih mengejar beberapa saksi kunci yang belum diperiksa, terutama dari pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian aset,” katanya. Pemeriksaan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memperkuat dugaan bahwa ada keuntungan besar yang diperoleh melalui pengadaan jasa outsourcing. Jika terbukti, kasus ini bisa menjadi contoh korupsi yang memengaruhi pengelolaan dana daerah secara signifikan.