Dirjen Dukcapil Terjunkan Tim ke Ngada, Pulihkan Layanan Adminduk Pasca Gempa Flores

Dirjen Dukcapil Terjunkan Tim ke Ngada

Beritanara.com – Dirjen Dukcapil Terjunkan Tim ke Ngada untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan yang lumpuh total akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ribuan dokumen vital—KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga Akta Kelahiran—tertimbun puing bangunan atau lenyap tanpa jejak. Menanggapi kondisi darurat tersebut, Menteri Dalam Negeri memberikan instruksi langsung agar tim khusus segera diterjunkan ke lapangan guna memastikan hak sipil warga tetap terpenuhi.

Kedatangan Tim di Bajawa dan Koordinasi Awal

Senin (24/8/2026), Teguh Setyabudi selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tiba di wilayah terdampak. Rombongan melakukan transit singkat di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Bandar Udara Soa di Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Kunjungan kerja dijadwalkan berlangsung empat hari, hingga Kamis (27/8/2026).

Setibanya pada sore hari, Teguh segera menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Ngada Raymundus Bena serta Muhammad Nuh Al Azhar, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), yang sudah lebih dulu berada di lokasi bencana. Agenda rapat mencakup pemetaan kerusakan infrastruktur pencatatan sipil, ketersediaan peralatan perekaman data, serta mekanisme percepatan penerbitan ulang dokumen tanpa pungutan biaya.

Hak Sipil Warga Jadi Prioritas Utama

Dalam pertemuan tersebut, Teguh menegaskan bahwa prioritas utama operasi gabungan adalah menjamin hak-hak sipil masyarakat terdampak tetap terpenuhi di tengah situasi darurat. Ia menekankan bahwa setiap warga memiliki hak konstitusional atas identitas dan pencatatan sipil, dan negara wajib memulihkan layanan tersebut secepat mungkin.

“Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Kami membawa peralatan lengkap untuk perekaman dan pencetakan cepat agar warga bisa segera mengurus dokumennya kembali tanpa pungutan biaya,” ujar Teguh Setyabudi.

Bupati Ngada: Dokumen Valid Kunci Penyaluran Bantuan

Raymundus Bena menyambut positif respons cepat pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa tanpa dokumen kependudukan yang sah, warga tidak akan mampu mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, maupun program rehabilitasi hunian. Menurutnya, percepatan penerbitan ulang dokumen menjadi prasyarat mutlak agar distribusi bantuan tidak terhambat oleh birokrasi.