Special Plan: DPR Setuju Usulan Menkes soal MBG untuk Penderita TBC, Asal Jangan Ganggu Anggaran Pendidikan
Special Plan: DPR Setuju Usulan Menkes untuk MBG TBC, Asal Tidak Ganggu Anggaran Pendidikan Special Plan untuk penderita tuberkulosis (TBC) semakin mendapat
Special Plan: DPR Setuju Usulan Menkes untuk MBG TBC, Asal Tidak Ganggu Anggaran Pendidikan
Special Plan untuk penderita tuberkulosis (TBC) semakin mendapat perhatian. Dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026), Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungan terhadap usulan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang mengenai pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pasien TBC. Namun, ia menekankan bahwa alokasi dana MBG untuk kelompok ini tidak boleh memengaruhi anggaran pendidikan, karena kebutuhan siswa harus tetap diprioritaskan.
Usulan Menkes tentang MBG untuk Penderita TBC
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajukan usulan ini berdasarkan penelitian internasional yang menunjukkan peran penting nutrisi dalam penanganan penyakit menular seperti TBC. Ia menekankan bahwa program MBG diperlukan untuk mempercepat pemulihan pasien dan mengurangi risiko komplikasi berat.
“Saya menyarankan empat kelompok utama yang rentan kekurangan gizi, termasuk penderita TBC,” ujar Budi di Gedung DPR, Selasa (23/6/2026). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan kesehatan dan pendidikan dalam Special Plan yang sedang dibahas.
Dalam diskusi, Budi juga menyebutkan bahwa banyak pasien TBC berasal dari kalangan miskin dan rentan, sehingga bantuan gizi menjadi komponen kritis dalam program rehabilitasi. Dengan asupan nutrisi yang cukup, tubuh pasien dapat dipulihkan lebih cepat, menurutnya.
Peran Anggaran Pendidikan dalam Kebijakan MBG
Lalu Hadrian Irfani mengingatkan bahwa MBG yang diberikan kepada siswa sekolah menjadi prioritas utama dalam Special Plan. Ia menyatakan bahwa dana pendidikan harus digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan siswa, bukan dialihkan ke program kesehatan.
“Kelompok yang manfaatnya dirasakan oleh siswa-siswi, itulah yang seharusnya mendapat prioritas dari anggaran pendidikan,” tambahnya. Hal ini menjadi sorotan karena TBC sering kali menyerang anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan.
Kebijakan MBG dalam Special Plan juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya keluarga pasien TBC. Namun, Lalu menegaskan bahwa jika dana pendidikan dipangkas, akan ada dampak signifikan pada akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung.
Contoh Kebijakan Serupa di Negara Lain
Usulan Menkes Budi Gunadi Sadikin terinspirasi dari kebijakan yang diterapkan di negara-negara seperti India dan Tiongkok. Di sana, program MBG telah terbukti meningkatkan kesehatan anak-anak dan mengurangi angka kematian akibat TBC. Namun, Lalu mengingatkan bahwa implementasi di Indonesia harus diatur agar tidak bertabrakan dengan kebutuhan pendidikan.
“Dengan asupan gizi yang cukup, tubuh pasien TBC dapat dipulihkan lebih cepat. Ini juga membantu menyelamatkan nyawa karena TBC merupakan penyakit mematikan,” jelas Budi. Ia menekankan bahwa Special Plan ini harus menjadi solusi terpadu, bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk pengembangan manusia secara holistik.
Dalam konteks nasional, TBC masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. MBG menjadi salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan akses layanan kesehatan, meski harus diimbangi dengan pertimbangan anggaran pendidikan. DPR berharap kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa mengganggu prioritas lain dalam Special Plan.
