KPK Ajukan Banding Atas Vonis Dua Tahun Penjara Gubernur Riau Abdul Wahid

KPK Mengajukan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru

Beritanara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyampaikan permohonan banding terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Putusan tersebut menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Abdul Wahid, mantan Gubernur Riau. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Sebelumnya, majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada Abdul Wahid. Selain itu, terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari. Majelis hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp1,45 miliar.

“Langkah hukum ini sekaligus mencerminkan komitmen KPK untuk memastikan penerapan hukum yang tepat serta terwujudnya rasa keadilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi,” ujar Budi Prasetyo pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut penjelasan Budi, tim JPU KPK akan segera menyusun memori banding. Dokumen tersebut akan memuat argumentasi yuridis yang komprehensif sebagai dasar permohonan kepada Pengadilan Tinggi. Permohonan ini bertujuan agar pengadilan tingkat banding memeriksa kembali putusan pada tingkat pertama. Pemeriksaan akan didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap selama persidangan berlangsung.

KPK juga menyatakan penghormatan terhadap seluruh proses peradilan yang sedang berjalan. Lembaga tersebut meyakini bahwa mekanisme upaya hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Detail Kasus Pemerasan Anggaran

Dalam putusannya, Abdul Wahid dinyatakan bersalah atas kasus dugaan pemerasan. Kasus ini berkaitan dengan penambahan anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP tahun 2025. Bukti-bukti yang diajukan selama persidangan menjadi dasar utama vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

“KPK menghormati seluruh proses peradilan yang sedang berlangsung dan meyakini bahwa mekanisme upaya hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucapnya.