Topics Covered: Pemerintah Manfaatkan AI Buat Sistem Digital Seleksi Penerima Bansos, Masyarakat Bisa Daftar Mandiri

Pemerintah Manfaatkan AI untuk Sistem Digital Bansos, Masyarakat Bisa Daftar Mandiri

Topics Covered: Pemerintah mengimplementasikan sistem seleksi bantuan sosial (Bansos) yang lebih efisien dan transparan melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Sistem ini memungkinkan masyarakat mendaftar secara mandiri tanpa harus mengurus proses administrasi yang rumit. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat distribusi bansos ke masyarakat yang membutuhkan.

Integrasi AI dalam Proses Pendataan Bansos

Sistem digital seleksi bansos berbasis AI dirancang untuk mengotomatisasi dan mempercepat pemrosesan data dari berbagai sektor. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa AI akan memperkuat keakuratan data penduduk dan mengurangi risiko kesalahan manual. Proses pendataan akan menggabungkan informasi dari Kementerian Sosial, Kemendagri, dan lembaga lainnya untuk memastikan penerimaan bansos lebih tepat sasaran.

“Sistem ini bertujuan menciptakan proses yang lebih cepat, akuntabel, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” kata Luhut dalam sesi diskusi.

Salah satu keunggulan utama dari sistem ini adalah kemudahan akses bagi masyarakat. Mereka bisa melakukan pendaftaran bansos secara online melalui portal resmi pemerintah atau aplikasi mobile. Luhut menambahkan, pendataan akan dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan algoritma AI untuk memfilter kriteria penerimaan bansos secara real-time. Dengan cara ini, kecepatan verifikasi dan distribusi bantuan sosial ditingkatkan hingga 50 persen dibanding metode tradisional.

Langkah-Langkah Pendaftaran Bansos Melalui Sistem Digital

Proses pendaftaran bansos di sistem digital AI mencakup beberapa tahapan. Pertama, masyarakat diminta mengisi formulir online yang menyediakan data dasar seperti nama, alamat, dan nomor identitas. Selanjutnya, sistem akan memproses informasi tersebut bersamaan dengan data dari berbagai institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial daerah. Setelah itu, hasil pemrosesan akan ditampilkan secara langsung kepada pendaftar, dengan status penerimaan yang jelas.

Luhut menyebut bahwa sistem ini tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga mengurangi tindakan korupsi atau kesalahan penyaluran. Proses pendataan akan menggabungkan data kependudukan, penghasilan, dan kebutuhan sosial untuk menentukan prioritas penerimaan. Dengan AI, kecepatan pengambilan keputusan meningkat, sekaligus meminimalkan bias manusia dalam pemilihan penerima bansos.

Keberhasilan sistem ini tergantung pada partisipasi daerah. Saat ini, hanya Surabaya yang berhasil menyelesaikan pendataan bansos dalam sistem tersebut. Luhut meminta 43 kabupaten/kota lainnya segera menyelaraskan data mereka ke dalam sistem nasional yang akan diluncurkan pada Oktober 2026. Target pemerintah adalah mencapai 60-70 persen masyarakat terdaftar dalam sistem sebelum peluncuran penuh.

Topics Covered: Proses seleksi bansos dengan AI juga memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi distribusi bantuan. Setiap warga bisa melihat data penerimaan bansos secara transparan, sehingga mengurangi kecurangan dan kesalahan pemilihan. Luhut menekankan bahwa sistem ini akan menjadi referensi untuk program bantuan sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bantuan kemanusiaan.