Key Strategy: Ketum TP PKK Lantik Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Barat, Tekankan Penguatan Kelembagaan

Strategi Utama: Ketum TP PKK Lantik Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Jawa Barat

Key Strategy – Dalam acara pelantikan di Gedung Widya Chandra, Jakarta, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, secara resmi melantik Samantha Dewi Erwan Setiawan sebagai ketua TP PKK serta ketua tim pembina Posyandu Jawa Barat pada Senin (29/6/2026). Pelantikan ini merupakan bagian dari Key Strategy nasional yang bertujuan meningkatkan peran TP PKK dan Posyandu dalam pemberdayaan keluarga serta peningkatan layanan dasar bagi masyarakat.

Ketum TP PKK menekankan bahwa jabatan ini memiliki tanggung jawab penting dalam menggerakkan transformasi layanan masyarakat. “Peran sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Barat merupakan Key Strategy untuk memperkuat kapasitas organisasi dan mewujudkan kesejahteraan bersama,” tutur Tri dalam sambutannya. Ia menyoroti bahwa kelembagaan TP PKK dan Posyandu harus menjadi pilar utama dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, terutama di Jawa Barat yang memiliki populasi terbesar di Indonesia.

Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Layanan

Pelantikan Samantha Dewi Erwan Setiawan bertujuan memperkuat struktur organisasi TP PKK dan Posyandu di tingkat provinsi. Jawa Barat, yang terdiri dari 46.024 Posyandu dengan 248.504 kader di seluruh desa dan kelurahan, dinilai membutuhkan kebijakan yang lebih terarah untuk memastikan layanan dasar semakin efektif. “Posyandu kini tidak hanya berkonsentrasi pada layanan kesehatan, tetapi mengintegrasikan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti pendidikan, perumahan rakyat, dan ketenteraman umum,” jelas Tri. Key Strategy ini menuntut sinergi antara TP PKK dan pihak terkait untuk menciptakan layanan yang lebih holistik.

“Kehadiran Key Strategy ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelembagaan,” tegas Tri. Ia menegaskan bahwa TP PKK dan Posyandu harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas sosial yang merata dan berkelanjutan. Revitalisasi Posyandu, kata dia, harus dilakukan secara intensif agar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Ketum TP PKK juga mengingatkan bahwa keberhasilan Key Strategy bergantung pada koordinasi yang solid antarlembaga. “Kepemimpinan yang terarah serta penguatan kelembagaan menjadi kunci untuk memastikan program ini berjalan optimal,” imbuhnya. Ia menekankan perlunya pengembangan kapasitas kader dan peningkatan infrastruktur Posyandu, termasuk akses teknologi dan pelatihan berkelanjutan. Dengan Key Strategy yang dijalankan secara konsisten, diharapkan akan tercipta sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga.

Transformasi Posyandu dalam Key Strategy ini mencakup peningkatan peran lembaga dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tri mengatakan bahwa TP PKK dan Tim Pembina Posyandu harus menjadi penggerak utama dalam menyediakan layanan yang mencakup enam SPM, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat secara lebih luas. “Program ini memerlukan dukungan penuh dari pemangku kebijakan, terutama dalam penganggaran dan pembinaan kelembagaan,” tambahnya. Hal ini menjadi penekanan utama dalam Key Strategy yang diusung oleh TP PKK.

Ketua TP PKK juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam Key Strategy ini. “Kader TP PKK dan Posyandu harus menjadi representasi kekuatan masyarakat dalam mengawasi dan memperkuat kelembagaan,” kata Tri. Ia berharap seluruh jajaran TP PKK, baik di provinsi maupun tingkat desa, dapat menjalankan tugas dengan transparan dan akuntabel. Dengan Key Strategy yang diterapkan secara serius, diharapkan akan tercipta sistem pemberdayaan yang berkelanjutan serta kualitas hidup masyarakat yang meningkat.

Dalam rangka mewujudkan Key Strategy ini, Tri menegaskan bahwa TP PKK dan Posyandu harus memperkuat jejaring kerja dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta lembaga pendidikan. “Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam Key Strategy penguatan kelembagaan, sehingga layanan masyarakat dapat terintegrasi dengan baik,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, agar segala kebijakan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat