Kementerian Lingkungan Hidup Selidiki 11 Perusahaan Terindikasi Terkait Karhutlah

KLH Periksa 11 Perusahaan di Kalsel yang Terindikasi Libat Karhutlah

Beritanara.com – Sebelas perusahaan di Kalimantan Selatan kini menjadi sasaran penyelidikan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Indikasi keterlibatan mereka dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) muncul setelah data titik panas dari citra satelit ditumpangkan pada peta wilayah konsesi masing-masing perusahaan.

Metode Deteksi: Overlay Hotspot dengan Peta Konsesi

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, menjelaskan bahwa proses identifikasi dilakukan dengan meng-overlay data hotspot satelit terhadap peta wilayah Hak Guna Usaha (HGU) serta Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tujuannya adalah memetakan titik panas yang jatuh di dalam area konsesi perusahaan.

“Indikasi tersebut diketahui setelah data hotspot dari citra satelit dioverlay dengan peta wilayah konsesi perusahaan untuk melihat titik panas yang berada di area Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP),” kata Rizal Irawan.

Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat meninjau penanganan karhutlah di kawasan Jalan Kurnia, Landasan Ulin Barat, Banjarbaru, pada Senin (24/8/2026).

Ground Checking Jadi Syarat Pasti

Rizal menegaskan bahwa deteksi satelit semata belum cukup untuk menetapkan kesimpulan. Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan lapangan guna mengonfirmasi apakah sumber panas yang terekam benar-benar berasal dari api atau justru dari aktivitas lain yang menghasilkan panas.

“Berdasarkan pantauan hotspot dari citra satelit, untuk kepastiannya perlu ground checking dulu,” ujarnya.

“Masih baru diduga, indikasi. Hotspot-nya perlu di-ground checking apakah benar itu api atau dari sumber lain,” tuturnya.

Tumpang Tindih HGU dan Kawasan Tambang

Faktor yang memperumit verifikasi adalah adanya wilayah di Kalimantan Selatan di mana konsesi HGU bersinggungan dengan kawasan pertambangan. Aktivitas tambang sendiri mampu menghasilkan sumber panas yang terdeteksi oleh sensor satelit, sehingga tidak semua hotspot otomatis menandakan kebakaran.

Oleh sebab itu, pemerintah memilih tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya dari data satelit. Hasil pemeriksaan lapangan akan menjadi penentu akhir: apakah titik panas tersebut benar merupakan kebakaran, dan apakah terdapat keterkaitan langsung dengan aktivitas maupun kelalaian perusahaan yang bersangkutan.