PDIP Soroti Keracunan MBG di Sumut: Tunjukkan Pengawasan Tidak Berjalan Baik

Pengawasan Program MBG Dinilai Gagal Total Setelah Puluhan Siswa Sumut Keracunan

Beritanara.com – Kasus keracunan makanan yang kembali menewaskan atau melukai puluhan pelajar di Sumatera Utara akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan tajam dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih itu menyebut insiden berulang tersebut sebagai bukti nyata bahwa mekanisme pengawasan negara lumpuh total.

Kritik Disuarakan Seusai Upacara HUT RI ke-81

Pernyataan itu dilontarkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (17/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Hasto tidak hanya menyoroti kegagalan sistemik, tetapi juga menuding adanya kelompok “pemburu rente” yang sengaja menurunkan mutu bahan pangan demi meraup keuntungan finansial.

“Ini kan persoalan yang sejak awal terjadi. Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya kan sistem tidak bekerja. Kontrol tidak bekerja dan kemudian juga menunjukkan mengapa kualitasnya tidak baik? Karena di situ ada pemburu rente,” kata Hasto.

Desak Revisi Total Tata Kelola Program

Mengingat korban berasal dari kalangan pelajar, Hasto mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta revisi total terhadap tata kelola dan mekanisme penyaluran MBG. Ia menegaskan bahwa jumlah korban yang terus bertambah sudah menjadi alarm yang tidak bisa diabaikan.

“Inilah yang kemudian harus dilakukan revisi secara total. Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi,” lanjutnya.

PDPI Usulkan Model Partisipatif Berbasis Daerah

Sebagai alternatif, Hasto menegaskan bahwa PDIP sejatinya telah memiliki rekam jejak dan kerangka konseptual penanganan gizi rakyat yang terbukti efektif di berbagai daerah. Ia merujuk pada keberhasilan kebijakan pemenuhan gizi yang diterapkan Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota Surabaya, Idham Samawi sewaktu menjadi Bupati Bantul, serta Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi.

Menurut Hasto, kunci keberhasilan terletak pada pendekatan partisipatif yang mengikutsertakan warga setempat secara langsung, bukan sekadar proyek tersentralisasi dari atas ke bawah.

“PDI Perjuangan memiliki konsep bagaimana untuk membantu kebutuhan gizi bagi rakyat. Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down,” jelas Hasto.

Ia menyarankan agar pemerintah pusat membatasi perannya sebagai penjamin serta pengawas kualitas (quality assurance dan quality control), sementara eksekusi penyediaan makanan diserahkan kepada partisipasi aktif masyarakat dan UMKM lokal demi menjamin kesegaran serta mutu pangan yang sampai ke tangan penerima.