KPK Ungkap Rangkaian Dugaan Suap Pengurusan HGB Summarecon di Bogor
Beritanara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan rangkaian dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berkaitan dengan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Perkara ini mencakup proses pembukaan blokir sertifikat serta rencana pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Dalam penjelasan yang disampaikan pada Selasa, 15 September 2026, KPK menguraikan bahwa persoalan tersebut berawal dari pengajuan terkait perpanjangan HGB atau perubahan status bidang-bidang tanah yang dikelola Summarecon. Lahan dimaksud berada di wilayah Kabupaten Bogor dan sebagian di antaranya diduga masih menjadi objek persoalan dengan pemilik terdahulu atau para ahli waris.
Para ahli waris itu diduga memiliki SHM atas sejumlah bidang tanah yang kemudian terkait dengan penerbitan sertifikat HGB atas nama Summarecon. Perbedaan klaim hak tersebut lalu berkembang menjadi sengketa tata usaha negara.
Sengketa Sertifikat dan Langkah Mediasi
Dalam tahap awal perkara, pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan tersebut berkaitan dengan penerbitan sembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan Summarecon.
Sertifikat itu diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat serta Kepala Kantor Pertanahan Bogor. Kedua pejabat tersebut menjadi pihak tergugat dalam perkara di PTUN Bandung.
“Pihak-pihak pemilik tanah mengajukan gugatan perkara ke PTUN Bandung atas penerbitan 9 SHGB Summarecon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat (Jabar) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Bogor, dengan pihak tergugat Kakanwil Jabar dan Kakantah Bogor,” ucap Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, Selasa (15/9/2026).
Di tengah proses tersebut, Kantor Pertanahan Bogor mengundang para ahli waris untuk menjalani mediasi. Setelah itu, ahli waris mengajukan pemblokiran terhadap SHGB Summarecon. Pada sisi lain, gugatan yang sebelumnya diajukan di PTUN Bandung dicabut.
Pemblokiran sertifikat memiliki arti penting dalam urusan pertanahan karena dapat memengaruhi kelanjutan proses administrasi atas bidang tanah terkait. Dalam konteks perkara ini, pembukaan blokir dan pemecahan HGB menjadi bagian dari kebutuhan yang hendak diurus oleh pihak Summarecon.
Dugaan Peran Perantara dan Permintaan Fee
KPK kemudian menelusuri komunikasi yang diduga terjadi antara sejumlah pihak. Yaser Alfarisi disebut berperan sebagai perantara dari Summarecon. Selain itu, terdapat LEV yang juga disebut sebagai pihak swasta atau perantara dalam pengurusan tersebut.
Keduanya diduga mendekati Erwin atau ERW, yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid. Pendekatan itu diduga dilakukan agar Erwin membantu menjalin komunikasi dengan Sontang atau SON mengenai pembukaan blokir dan pemecahan HGB.
“Saudara YA dan dan saudara LEV selaku pihak swasta atau perantara pihak Summarecon mendekati ERW yang merupakan orang kepercayaan Menteri agar dibantu berkomunikasi dengan saudara SON (Sontang) untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB,” jelas Taufik.
Rangkaian komunikasi tersebut menjadi perhatian penyidik karena diduga berkaitan dengan permintaan imbalan untuk memperlancar pengurusan dokumen tanah. KPK menyebut, pada awal Agustus 2026, informasi dari komunikasi antara Yaser dan Rizal menunjukkan adanya permintaan fee melalui Erwin.
Permintaan itu disebut memakai kode “dua”, yang diduga mengarah pada nilai Rp2 miliar. Fee tersebut dikaitkan dengan pembukaan blokir dan/atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon.
Namun, pihak Summarecon disebut hanya bersedia menyiapkan Rp1,5 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dari permintaan awal karena diduga terdapat pihak lain yang juga akan memperoleh “fee broker” dari proses pengurusan itu.
Penyerahan Rp1,5 Miliar dan Uang Rp200 Juta
KPK menyatakan penyerahan uang diduga berlangsung pada 27 Agustus 2026. Adrianto Pitojo Adi atau ADR, selaku Direktur Utama Summarecon, disebut diduga menyerahkan dana Rp1,5 miliar melalui Yaser dan LEV kepada Erwin.
“Pada 27 Agustus 2026, saudara ADR (Adrianto Pitojo Adi) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon melalui YA dan LEV diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada ERW,” ujar Taufik.
Setelah menerima uang tersebut, Erwin diduga memberikan sebagian dana kepada Sontang. Nilai uang yang disebut diserahkan mencapai Rp200 juta dan penyerahannya berlangsung di sebuah kafe di Jakarta Selatan.
Dana Rp200 juta itu diduga merupakan fee yang berkaitan dengan pembukaan blokir serta pemecahan HGB untuk kepentingan pihak Summarecon. KPK menempatkan peristiwa ini dalam rangkaian dugaan praktik korupsi yang menyasar proses administrasi pertanahan.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam layanan pertanahan, terutama ketika suatu bidang tanah masih berkaitan dengan klaim kepemilikan, sengketa, atau pembatasan administrasi. Proses penerbitan, pembukaan blokir, dan pemecahan sertifikat semestinya berjalan melalui prosedur resmi tanpa imbalan di luar ketentuan.
Bagi masyarakat, perkara semacam ini juga memperlihatkan bahwa status tanah dan riwayat sertifikat perlu diperiksa secara cermat. Adanya sengketa, klaim ahli waris, maupun pemblokiran dokumen dapat memengaruhi kepastian hukum atas suatu bidang tanah dan kelancaran tindakan hukum berikutnya.
KPK masih mengungkap konstruksi perkara ini melalui keterangan para pihak serta bukti yang dikumpulkan. Dugaan yang dipaparkan lembaga antirasuah tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor, termasuk proses pembukaan blokir dan pemecahan hak atas tanah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kronologi Kasus Korupsi Pengurusan HGB Summarecon?
Kronologi Kasus Korupsi Pengurusan HGB Summarecon is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kronologi Kasus Korupsi Pengurusan HGB Summarecon matter?
Kronologi Kasus Korupsi Pengurusan HGB Summarecon matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.