Enam Perusahaan Disanksi Kemenhut Buntut Karhutla 1.511 Hektare di Kalimantan

Enam Perusahaan Disanksi Kemenhut Buntut Karhutla

Beritanara.com – Enam Perusahaan Disanksi Kemenhut Buntut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di wilayah Kalimantan. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada enam pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah mekanisme pengawasan mengonfirmasi pola kebakaran yang terus terjadi di areal kelola masing-masing entitas. Keputusan ini menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak akan menoleransi kelalaian korporasi dalam menjaga kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya.

Luas total lahan yang terbakar di keenam entitas tersebut tercatat sebesar 1.511,55 hektare, tersebar di tiga provinsi Kalimantan. Angka ini bukan sekadar statistik; di balik setiap hektare yang hangus terdapat ekosistem gambut, habitat satwa, serta sumber mata air yang menopang kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, respons pemerintah tidak berhenti pada pencatatan data, melainkan langsung masuk ke tahap penegakan kewajiban pemulihan.

Distribusi dan Dasar Penegakan Sanksi

Empat perusahaan beroperasi di Kalimantan Barat, yaitu PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. Sementara itu, PT NES menjalankan aktivitas di Kalimantan Tengah dan PT PSR di Kalimantan Timur. Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut, Ardi Risman, menjelaskan bahwa sanksi dijatuhkan setelah data pengawasan memperlihatkan pola karhutla yang berulang di area kerja perusahaan-perusahaan tersebut. Setiap pihak diwajibkan melakukan pembenahan sistem pengendalian kebakaran serta memulihkan kondisi lahan yang rusak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

“Paksaan Pemerintah memberikan konsekuensi kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, mulai dari pembenahan sistem pengendalian kebakaran hingga pemulihan areal terdampak dalam batas waktu yang ditentukan. Untuk PT MPK, kami mengenakan Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah karena kebakaran terjadi secara luas dan berulang. Pelaksanaan seluruh kewajiban tersebut akan kami awasi dan evaluasi,” kata Ardi, Selasa 25 Agustus 2026.

Kemenhut menegaskan bahwa tingkat sanksi bersifat progresif. Apabila perusahaan gagal menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, otoritas dapat menaikkan derajat sanksi hingga ke tahap paling berat, yakni pencabutan perizinan berusaha secara penuh. Dengan demikian, sanksi administratif bukan akhir dari proses, melainkan awal dari pengawasan berkelanjutan yang menuntut bukti nyata pemulihan.

Rincian Luas Terbakar dan Kewajiban Pemulihan

PT WEL mencatat angka terbesar dengan sekitar 760,51 hektare lahan terbakar. Diikuti PT MPK (394,83 hektare), PT WSP (107,7 hektare), PT FI (95,87 hektare), PT PSR (82,26 hektare), dan PT NES (70,38 hektare). Penjumlahan seluruh angka tersebut menghasilkan total 1.511,55 hektare yang menjadi dasar kuantitatif bagi penetapan sanksi.

Sanksi ini merupakan bagian dari tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban PBPH dalam mencegah serta menangani karhutla di wilayah kelola masing-masing. Selain memperbaiki sistem pengendalian kebakaran, perusahaan juga dapat diwajibkan memulihkan vegetasi di area yang mengalami kerusakan. Untuk kawasan yang merupakan lahan gambut, pemulihan mencakup pengembalian fungsi hidrologis secara menyeluruh. Upaya konkret meliputi penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah secara berkala hingga kondisi stabil tercapai.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa setiap pemegang perizinan berusaha memikul kewajiban menjaga kawasan yang dikelolanya dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tanggung jawab korporasi tidak berakhir pada batas administratif izin, melainkan mencakup dampak ekologis yang melampaui pagar operasional perusahaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa sanksi administratif yang dijatuhkan Kemenhut dalam kasus ini? Sanksi mencakup Paksaan Pemerintah dan, untuk PT MPK secara khusus, Pembekuan Perizinan Berusaha. Perusahaan diwajibkan membenahi sistem pengendalian kebakaran dan memulihkan areal terdampak dalam batas waktu tertentu.

Berapa total luas lahan yang terbakar? Totalnya mencapai 1.511,55 hektare, tersebar di tiga provinsi Kalimantan dan melibatkan enam pemegang PBPH.

Apa yang terjadi jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban? Kemenhut dapat menaikkan tingkat sanksi hingga pencabutan perizinan berusaha secara penuh. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala selama masa pembenahan berlangsung.

Bagaimana pemulihan dilakukan di lahan gambut? Pemulihan mencakup penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah secara berkala hingga fungsi hidrologis kawasan kembali stabil.