Rakernas AKSI di DPR Siapkan Aspirasi Kepala Desa untuk Pemerintah
Beritanara.com – Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) resmi dibuka oleh pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026). Forum ini mempertemukan perwakilan kepala desa dari 28 provinsi serta 160 kabupaten dan kota untuk membahas berbagai kebutuhan dan arah pembangunan desa.
Kehadiran forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintahan desa, parlemen, dan pemerintah pusat. Aspirasi yang dihimpun selama Rakernas direncanakan dirumuskan menjadi rekomendasi, lalu disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pimpinan DPR dan Kemendes PDT Hadir
Sejumlah pimpinan DPR RI menghadiri pembukaan Rakernas, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR Sari Yuliati. Dari unsur pemerintah, hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria.
Dasco menyampaikan bahwa DPR telah melihat pemaparan visi dan misi AKSI. Ia menilai hasil pembahasan para kepala desa dapat menjadi masukan yang penting bagi pemerintah dalam menangani persoalan dan pengembangan desa di berbagai daerah.
“Saya tadi didampingi oleh sejawat pimpinan DPR beserta Menteri Desa dan Wamen Desa, yang tadi juga sudah melihat paparan visi-misi dari AKSI,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Setelah agenda Rakernas selesai, AKSI akan menyusun pokok-pokok rekomendasi untuk diteruskan kepada pemerintah. Jalur penyampaiannya akan dilakukan melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Dan kemudian setelah Rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa tentunya,” sambungnya.
Rekomendasi Desa untuk Agenda Pembangunan
Rakernas memberi kesempatan kepada kepala desa dari beragam wilayah untuk menyampaikan pandangan secara terorganisasi. Desa memiliki kondisi, kebutuhan, serta tantangan yang berbeda-beda, sehingga forum nasional seperti ini dapat membantu mengumpulkan persoalan yang dirasakan di tingkat akar rumput dalam satu pembahasan bersama.
Rekomendasi yang lahir dari pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan internal organisasi. Dokumen itu dirancang sebagai bahan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian yang memiliki tugas dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan pemerintah membuka ruang untuk menerima hasil perumusan AKSI. Ia mengaitkan aspirasi desa dengan arah pembangunan yang sejalan dengan astacita keenam Presiden Prabowo.
“Kami akan menunggu rekomendasi dari AKSI untuk membangun dari desa sesuai astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo,” ujar Yandri.
Pernyataan itu menegaskan bahwa masukan dari kepala desa dipandang relevan dalam pembahasan pembangunan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Kepala desa berhadapan langsung dengan kebutuhan warga dan pelaksanaan program di wilayahnya, sehingga pengalaman mereka dapat melengkapi perspektif pemerintah serta DPR dalam menyiapkan kebijakan.
Komunikasi Langsung dengan Pemerintah Pusat
Ketua Umum DPP AKSI Irawadi menyambut baik kesempatan yang diberikan DPR untuk menggelar Rakernas dan membuka komunikasi dengan pemerintah pusat. Baginya, forum tersebut menunjukkan adanya ruang yang lebih dekat antara perwakilan desa, parlemen, dan kementerian.
Ia menilai kehadiran pimpinan DPR serta jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan arti tersendiri bagi para kepala desa. Mereka dapat menyampaikan perhatian dan gagasan tanpa harus merasa ada jarak yang terlalu lebar dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional.
“Kami merasa sangat berbesar hati, saat ini antara pimpinan DPR, antara DPR di pusat dan masyarakat dan kepala desa tidak berjarak, bisa langsung berkomunikasi. Juga dengan Menteri, saat ini desa benar-benar merasa dihargai. Bisa bypass komunikasi,” ujar Irawadi.
Komunikasi langsung dalam forum formal dapat membantu memperjelas harapan setiap pihak. Bagi kepala desa, Rakernas menjadi wadah untuk menyatukan suara dari berbagai wilayah. Bagi pemerintah dan DPR, pertemuan ini membuka kesempatan untuk mendengar kebutuhan desa secara lebih dekat sebelum rekomendasi disampaikan melalui mekanisme yang telah disepakati.
Dengan peserta yang berasal dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota, Rakernas AKSI juga mencerminkan luasnya jangkauan aspirasi yang dibawa ke Jakarta. Tahap berikutnya adalah penyusunan rekomendasi oleh organisasi, kemudian penyerahan kepada pemerintah melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Hasil forum ini akan menjadi penanda penting bagi hubungan kerja antara pemerintah desa, DPR RI, dan pemerintah pusat. Keberlanjutan dialog serta tindak lanjut terhadap rekomendasi nantinya akan menentukan seberapa jauh aspirasi para kepala desa dapat diterjemahkan ke dalam langkah pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat desa.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPR Buka Rakernas Asosiasi Kepala Daerah?
DPR Buka Rakernas Asosiasi Kepala Daerah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPR Buka Rakernas Asosiasi Kepala Daerah matter?
DPR Buka Rakernas Asosiasi Kepala Daerah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.