BPOM Siapkan Pengawasan Lebih Ketat untuk Program Makan Bergizi Gratis
Beritanara.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan langkah pengawasan yang lebih menyeluruh untuk mendukung keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 21 program telah dirancang guna mencegah kejadian keracunan makanan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, serta memperkuat penanganan apabila muncul kejadian luar biasa.
Rencana tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Program-program itu direncanakan dapat dijalankan penuh setelah anggaran pengawasan MBG tahun 2027 memperoleh penetapan definitif.
“Kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” ujar Taruna dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Minggu (13/9/2026).
Pengawasan keamanan pangan menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG karena makanan yang disiapkan harus tetap aman hingga diterima dan dikonsumsi penerima manfaat. Perhatian tidak hanya diarahkan pada proses memasak, tetapi juga mencakup penyimpanan, pengemasan, distribusi, penyajian, hingga langkah mitigasi apabila terjadi gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan.
Pengawasan dari Persiapan hingga Mitigasi Kejadian Luar Biasa
Taruna menjelaskan bahwa BPOM memiliki mandat untuk mengawal pelaksanaan MBG sejak tahapan awal. Tugas itu juga mencakup respons ketika terjadi kejadian luar biasa, termasuk dugaan keracunan makanan. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI mengenai kesiapan BPOM dalam menekan risiko keracunan dalam program penyediaan makanan bergizi tersebut.
Keamanan makanan tidak berhenti ketika proses memasak selesai. Makanan siap santap dapat mengalami penurunan mutu apabila terlalu lama berada pada kondisi yang tidak sesuai sebelum dikonsumsi. Karena itu, waktu antara makanan selesai disiapkan dan saat disajikan menjadi salah satu titik yang perlu dikendalikan secara disiplin.
BPOM menaruh perhatian khusus pada mekanisme distribusi dan penyajian. Taruna mengangkat kejadian di Sidoarjo sebagai contoh perlunya perbaikan dalam praktik operasional. Dalam peristiwa itu, makanan disebut mulai dimasak dan dipersiapkan pada pukul 01.00 dini hari, sementara penyaluran baru dilakukan sekitar pukul 12.00 siang.
Rentang waktu tersebut membuat makanan berada dalam keadaan siap konsumsi selama hampir 11 jam sebelum diterima peserta MBG. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan batas waktu yang diajarkan BPOM kepada pihak penyelenggara dapur dan penyedia makanan dalam program tersebut.
“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPBG dan SPBI itu, itu jangan lewat 4 jam,” kata Taruna.
SPBG dan SPBI menjadi bagian dari rantai pelaksanaan yang harus memahami tata kelola makanan secara aman. Penerapan batas waktu distribusi bukan sekadar persoalan ketepatan jadwal, melainkan berkaitan langsung dengan upaya menjaga makanan agar layak disajikan. Semakin panjang makanan berada di luar pengendalian yang tepat, semakin besar kebutuhan untuk memastikan prosedur keamanan pangan dijalankan dengan benar.
Kasus Sidoarjo Jadi Bahan Evaluasi
Peristiwa di Sidoarjo dipandang sebagai pelajaran untuk memperkuat pengawasan di titik-titik yang rentan. Taruna menilai kejadian tersebut menunjukkan bahwa prosedur penyaluran dan penyajian makanan belum diterapkan secara maksimal. Karena itu, rencana pengawasan ke depan akan diarahkan agar pelaksanaan standar di lapangan dapat lebih konsisten.
“Oleh karena itu, belajar dari kasus ini, jika anggaran itu ditetapkan nantinya, maka kami akan melakukan lebih intensif lagi,” jelasnya.
Pengawasan yang lebih intensif diharapkan mampu membantu mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain mencegah kasus keracunan, penguatan sistem juga ditujukan untuk mengurangi jumlah insiden apabila risiko tetap muncul. Dalam program dengan distribusi makanan dalam skala luas, koordinasi antara pihak yang menyiapkan, mengangkut, menerima, dan menyajikan makanan menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan.
Rencana 21 program BPOM menjadi bagian dari persiapan menghadapi kebutuhan pengawasan yang lebih besar pada tahun mendatang. Rincian kegiatan belum dijelaskan dalam rapat tersebut, tetapi arah utamanya menegaskan pentingnya pengawasan dari hulu sampai hilir. Dengan pendekatan ini, aspek keamanan pangan diharapkan mendapat perhatian setara dengan tujuan pemenuhan gizi penerima MBG.
Usulan Anggaran Pengawasan Rp509 Miliar pada 2027
BPOM menyiapkan kebutuhan anggaran pengawasan MBG sebesar Rp509 miliar untuk tahun 2027. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan alokasi pada tahun berjalan yang disebut hanya Rp2,9 miliar. Perbedaan anggaran tersebut menjadi alasan BPOM belum dapat menjalankan pengawasan secara efektif pada tahun ini.
“Karena harus disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan karena cuma Rp 2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG, sehingga itu tidak efektif. Nah, harapannya itu bisa efektif,” ucap Taruna.
Anggaran definitif dinilai penting agar BPOM dapat menjalankan program yang telah disusun secara lebih optimal. Ketersediaan pendanaan akan menentukan seberapa luas pengawasan dapat dilakukan, termasuk pembinaan pihak pelaksana, penguatan kepatuhan terhadap prosedur, serta kesiapan menghadapi kejadian yang membutuhkan mitigasi cepat.
Program Makan Bergizi Gratis membawa kebutuhan besar untuk menjaga kualitas dan keamanan setiap makanan yang sampai kepada penerima. Evaluasi terhadap durasi distribusi, ketepatan penyajian, dan penerapan prosedur lapangan menjadi bagian penting dari upaya tersebut. BPOM optimistis pengawasan yang diperkuat pada 2027 dapat membantu menekan risiko keracunan serta meningkatkan perlindungan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is BPOM Siapkan 21 Program Cegah Keracunan?
BPOM Siapkan 21 Program Cegah Keracunan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does BPOM Siapkan 21 Program Cegah Keracunan matter?
BPOM Siapkan 21 Program Cegah Keracunan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.