Key Discussion: Wacana Pergantian Nama Provinsi Sunda, PAN Jabar Beberkan Silsilah Sejarah

Pergantian Nama Provinsi Sunda: PAN Jabar Sampaikan Sejarah

Key Discussion – Wacana mengenai perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda semakin ramai diperbincangkan di berbagai ruang diskusi politik dan masyarakat. Rencana ini memicu perdebatan mengenai identitas wilayah, sejarah, dan budaya, dengan sejumlah pihak memandangnya sebagai langkah untuk memperkuat karakteristik lokal. Usulan tersebut sempat menjadi sorotan utama dalam kajian kebijakan, terutama setelah Partai Amanat Nasional (PAN) Jabar aktif menanggapi isu ini.

Posisi PAN Jabar dalam Proses Pemilihan Nama

Ketua DPW PAN Jabar, Ahmad Najib Qodratuloh, menyatakan bahwa partainya tetap mendukung upaya perubahan nama provinsi tersebut sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa usulan ini sejalan dengan upaya memperjelas identitas Sunda yang telah menjadi bagian dari sejarah wilayah tersebut.

“Ini kan aspirasinya dari kelompok masyarakat, pasti kita dengarkan, apalagi aspirasinya dari pemilik rumah (warga Jabar). Pemilik rumah mau ganti nama jadi apa pun ya silakan, bebas dong,” kata Najib, Selasa (7/7/2026).

Najib menambahkan bahwa proses pengambilan keputusan mengenai Key Discussion ini masih memakan waktu, sehingga PAN Jabar akan mengikuti seluruh tahapan dan menunggu respons dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sebutan KDM. Menurutnya, keputusan akhir akan bergantung pada pertimbangan keseimbangan antara historisitas dan kepentingan masyarakat.

Silsilah Sejarah sebagai Dasar Usulan

Dari perspektif sejarah, Najib menekankan bahwa Kerajaan Tarumanagara, yang berlokasi di wilayah Bekasi, menjadi batu loncatan awal dalam perkembangan wilayah Sunda. Kekuasaan tersebut kemudian diwariskan oleh Sri Maharaja Tarusbawa Darmawaskita melalui pendirian Kerajaan Sunda, yang menjadi fondasi Kerajaan Pakuan Pajajaran.

“Prabu Tarusbawa inilah yang mendirikan Kerajaan Sunda yang kemudian menjadi Pakuan Pajajaran. Itu ada bukunya, itu sejarah. Jadi Sunda itu bukan lagi berbicara tentang etnis, tetapi kawasan,” jelasnya.

Menurut Najib, perubahan nama provinsi ini bisa menjadi pengakuan terhadap silsilah sejarah yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ia menyarankan agar masyarakat mengevaluasi usulan ini dari perspektif budaya dan identitas, bukan hanya sekadar isu etnis. “Ini bisa menjadi upaya memperkuat kembali semangat lokal,” tambahnya.

Analisis dari Pakar Historiografi

Menanggapi Key Discussion ini, sejumlah pakar historiografi menyampaikan pandangan bahwa perubahan nama provinsi bisa menjadi langkah strategis dalam mengelola narasi historis. Salah satu peneliti, Dr. Rina Suryadi, mengatakan bahwa nama “Sunda” memiliki makna yang lebih luas, mencakup wilayah dan kebudayaan yang melibatkan beberapa kabupaten di Jawa Barat.

“Penggunaan nama Sunda dalam penamaan provinsi bisa menjadi bentuk pengakuan terhadap keberagaman budaya yang sudah terbentuk sejak masa kejayaan Kerajaan Pakuan. Ini bukan sekadar nama, tapi simbol identitas yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Rina, keputusan ini juga perlu dipertimbangkan dari sudut pandang sosial, karena perubahan nama bisa memengaruhi persepsi masyarakat terhadap wilayah tersebut. “Jika keputusan diterima, maka masyarakat Jabar akan memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari kebudayaan Sunda yang lebih luas,” imbuhnya.

Respons Masyarakat dan Tantangan Implementasi

Sejumlah kelompok masyarakat di Jabar mengapresiasi usulan perubahan nama provinsi, menganggap ini sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan identitas mereka. Namun, tidak semua pihak setuju. Beberapa mengkhawatirkan bahwa nama Sunda bisa menimbulkan ketimpangan, terutama jika daerah lain di Jawa Barat merasa terlupakan.

“Masyarakat yang tinggal di wilayah kota besar seperti Bandung dan Jakarta mungkin merasa nama Sunda lebih menguntungkan wilayah yang berada di utara. Maka, penting untuk menyelaraskan kepentingan seluruh bagian Jabar,” kata aktivis lokal, Ida Febriana.

Selain itu, ada tantangan dalam implementasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perubahan nama tidak merugikan daerah lain, sekaligus memperjelas makna nama Sunda dalam konteks administratif. Najib mengatakan bahwa PAN Jabar akan terus memberikan masukan dalam diskusi ini untuk memastikan hasil yang seimbang dan berkelanjutan.

Proses Pemilihan Nama dan Pertimbangan Politik

Usulan perubahan nama provinsi ini masuk dalam Key Discussion yang sedang diadakan di Kementerian Dalam Negeri. Menurut sumber di lingkaran pemerintah, beberapa provinsi lain di Indonesia juga pernah mengusulkan perubahan nama, seperti Kepulauan Riau yang sebelumnya bernama Riau. Dalam kasus Jabar, perubahan ini akan melibatkan persetujuan DPRD Jabar dan pemerintah pusat.

“Perubahan nama provinsi memerlukan perhitungan yang matang, termasuk kajian historis, sosial, dan ekonomi. Kita harus yakin bahwa nama Sunda mampu merepresentasikan keberagaman daerah dalam provinsi ini,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Yudi Kusuma.

Najib menegaskan bahwa PAN Jabar siap mendukung seluruh proses ini, baik melalui konsultasi maupun partisipasi dalam rapat teknis. Ia mengingatkan bahwa usulan ini juga perlu disertai dengan kebijakan pendukung, seperti promosi budaya Sunda dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam Key Discussion ini, jelas bahwa usulan perubahan nama provinsi menjadi Sunda memiliki dampak besar, tidak hanya bagi narasi sejarah tapi juga untuk perencanaan kebijakan masa depan. Meski masih ada perdebatan, penamaan baru diharapkan mampu menciptakan identitas yang lebih kuat dan inklusif bagi seluruh masyarakat Jabar.