Key Issue: KPK: Ada Dugaan Pungli di Kantor Imigrasi Depok

KPK: Dugaan Pungli di Kantor Imigrasi Depok Menjadi Fokus Utama dalam Investigasi

Key Issue menyoroti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di Kantor Imigrasi Depok. Kasus ini semakin menarik perhatian karena melibatkan Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim, yang diduga terlibat dalam pemerasan terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). KPK mengungkap bahwa dugaan pungli ini tidak hanya terjadi di Depok, tetapi juga diduga menginfeksi beberapa kantor imigrasi lain di Indonesia, termasuk Jakarta Barat dan Bali. Dengan Key Issue ini, KPK berupaya memetakan sistem korupsi yang mengakar dalam layanan keimigrasian.

Proses Investigasi dan Saksi yang Diperiksa

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, KPK telah melakukan penyelidikan intensif selama beberapa bulan terakhir. Dalam penyelidikan terbaru, lembaga antikorupsi tersebut memeriksa delapan saksi, termasuk dua orang dari Kantor Imigrasi Depok. Penyidik fokus pada pembuktian adanya tindakan pungli dalam proses penerbitan surat izin tinggal dan pelayanan administratif lainnya. “Key Issue ini menjadi prioritas utama karena dampaknya terhadap pelayanan publik dan transparansi birokrasi,” kata Budi Prasetyo, juru bicara KPK, dalam jumpa pers Kamis (2/7/2026).

Proses investigasi mencakup analisis dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan pengumpulan bukti-bukti yang mendukung dugaan korupsi. KPK juga mengecek keberadaan uang yang diduga dipungut oleh oknum di kantor imigrasi. Pemerasan terjadi ketika petugas meminta bayaran tambahan dari WNA atau calon WNA yang membutuhkan izin tinggal. “Key Issue ini menunjukkan bahwa pungli di bidang imigrasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga bisa membentuk jaringan korupsi nasional,” tambah Budi.

Dugaan Korupsi dalam Proses Deportasi WNA

KPK menyebutkan bahwa ada indikasi tindakan korupsi dalam proses deportasi WNA. Pemerasan diduga terjadi ketika petugas mengancam akan mengirimkan WNA ke luar negeri dan meminta uang sebagai imbalan agar tidak dijatuhkan sanksi. “Key Issue dalam kasus ini adalah penggunaan kewenangan secara tidak sah untuk menekan pelaku pemohon,” jelas Budi. Menurut penyelidik, beberapa oknum petugas memanfaatkan ketidakpuasan WNA terhadap prosedur administratif sebagai alat tekanan.

Proses deportasi dan penerbitan surat izin tinggal menjadi pusat perhatian. KPK menelusuri apakah ada kerja sama antara oknum di kantor imigrasi dengan pihak luar untuk mempercepat penyelesaian kasus atau mengganjal pembayaran tambahan. “Key Issue ini tidak hanya mengenai pungli, tetapi juga terkait dengan tindakan-tindakan korupsi yang terstruktur dan sistematis,” ujar Budi. Penyelidikan juga mencakup pengelolaan keuangan kantor imigrasi, serta keberadaan uang yang diambil melalui cara-cara tidak transparan.

Pelaku dan Modus Operasi Pungli

Modus pungli di Kantor Imigrasi Depok diduga melibatkan ancaman dan penekanan terhadap pelaku. Petugas menawarkan bantuan secara eksplisit untuk mencegah proses deportasi, yang berujung pada pemungutan uang. “Key Issue dalam kasus ini adalah sistem pengambilan keputusan yang tidak akuntabel dan korupsi dalam layanan publik,” kata saksi yang diperiksa. Dugaan tersebut didukung oleh beberapa laporan dari WNA yang mengalami kesulitan dalam proses administratif.

KPK juga menginvestigasi apakah praktik pungli ini terjadi secara rutin atau hanya bersifat insidental. Dalam analisis yang dilakukan, lembaga antikorupsi menemukan beberapa indikasi bahwa pengambilan keputusan dalam pemberian izin tinggal bisa memanfaatkan kekuasaan. “Key Issue ini menyoroti bagaimana kebijakan keimigrasian bisa dimanipulasi untuk tujuan pribadi atau keuntungan materiil,” tambah Budi. Penyidikan terus berjalan untuk menemukan bukti-bukti lebih kuat dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam skandal ini.

Kasus Lain di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Bali

KPK tidak hanya fokus pada Kantor Imigrasi Depok, tetapi juga memperluas investigasi ke kantor imigrasi lain, seperti Jakarta Barat dan Bali. Dugaan pungli di lokasi tersebut didasarkan pada laporan masyarakat dan pengakuan dari oknum yang diperiksa. “Key Issue ini menunjukkan bahwa korupsi dalam keimigrasian menjadi fenomena yang memerlukan penanganan serius,” jelas Budi. Penyelidikan di kantor-kantor lain bertujuan untuk memverifikasi apakah praktik serupa terjadi di wilayah lain.

KPK menekankan bahwa semua kemungkinan penyimpangan akan dikaji secara mendalam. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pungli di bidang keimigrasian sering terjadi karena proses administratif yang dipandang rumit. “Key Issue ini menjadi momentum untuk mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keimigrasian,” kata Budi. Ia juga menambahkan bahwa KPK akan melibatkan tim ahli untuk memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan.