Kepala SMK Swasta di Bantul Diduga Korupsi Dana Sekolah Rp125 Juta, Sejumlah Kegiatan Disinyalir Fiktif
Kepala SMK Swasta di Bantul Diduga Korupsi Dana Rp125 Juta
Beritanara.com – Kasus dugaan korupsi dana bantuan pendidikan senilai Rp125 juta tengah ditangani kepolisian di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang kepala SMK swasta di Bantul berinisial W (44) diamankan terkait dugaan penyimpangan anggaran Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap II Tahun 2023.
Penyidikan menyoroti penggunaan dana bantuan yang seharusnya dipakai untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran serta kesiapan siswa memasuki dunia kerja. Sejumlah kegiatan yang dilaporkan dalam dokumen pertanggungjawaban diduga tidak pernah benar-benar dilaksanakan.
“Polisi telah mengamankan W dalam kasus dugaan korupsi pada 21 Oktober 2026. W merupakan kepala sekolah salah satu SMK swasta di Bantul,” ucap Iptu Rita Hidayanto, Kasi Humas Polres Bantul, Kamis (22/10/2026).
Dana Program SMK Pusat Keunggulan Dicairkan Dua Tahap
Sekolah yang dipimpin W diketahui memperoleh bantuan pemerintah melalui Program SMK Pusat Keunggulan. Total anggaran yang diterima mencapai Rp125 juta dan disalurkan melalui dua tahap pencairan.
Pada pencairan pertama, sekolah menerima Rp87,5 juta atau 70 persen dari total bantuan. Untuk memperoleh dana berikutnya, pihak sekolah mengajukan laporan kemajuan pekerjaan yang mencantumkan capaian pelaksanaan program sebesar 50 persen.
Laporan tersebut memuat sejumlah agenda pendidikan dan ketenagakerjaan. Kegiatan yang dicantumkan antara lain workshop penyelarasan pembelajaran dengan dunia kerja, praktisi dunia kerja mengajar di sekolah, penguatan kelembagaan Bursa Kerja Khusus atau BKK, serta pelaksanaan job fair.
“Laporan kemajuan pekerjaan tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk pencairan dana tahap berikutnya,” ujar Rita.
Setelah dokumen kemajuan pekerjaan diajukan, pencairan kedua dilakukan sebesar Rp37,5 juta. Dana itu merupakan sisa 30 persen dari anggaran Program SMK Pusat Keunggulan yang diterima sekolah.
Penyidik Dalami Dugaan Kegiatan Fiktif
Polisi kemudian menelusuri proses pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana bantuan tersebut. Dalam pemeriksaan, penyidik meminta keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan program, termasuk unsur sekolah, yayasan, tenaga pendidik, narasumber kegiatan, perbankan, serta instansi terkait.
Pendalaman tidak hanya dilakukan terhadap berkas administrasi. Polisi juga menguji kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban, bukti pelaksanaan kegiatan, dan keterangan pihak yang seharusnya terlibat dalam program tersebut.
“Ini untuk mendalami proses pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana bantuan tersebut. Keterangan para saksi juga didalami bersama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program,” jelasnya.
Dari hasil penyidikan yang berjalan, muncul dugaan bahwa sebagian kegiatan yang tercantum dalam laporan tidak pernah dilaksanakan. Dugaan kegiatan fiktif itu menjadi salah satu fokus utama penyidik dalam perkara yang melibatkan kepala SMK swasta di Bantul tersebut.
Pengusutan perkara juga diperkuat dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat DIY. Audit ini menjadi bagian penting untuk menilai dampak keuangan dari dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan pendidikan.
Pentingnya Akuntabilitas Dana Pendidikan
Program bantuan untuk sekolah kejuruan pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat mutu pendidikan dan hubungan antara sekolah dengan dunia kerja. Workshop penyelarasan pembelajaran, keterlibatan praktisi, penguatan BKK, hingga job fair merupakan kegiatan yang dapat membantu siswa memperoleh kesiapan kerja yang lebih baik.
Karena itu, penggunaan dana pendidikan harus disertai pelaksanaan kegiatan yang nyata dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. Dokumen kemajuan pekerjaan memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam proses pencairan dana berikutnya.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat kepala SMK swasta di Bantul ini masih dalam penanganan kepolisian. Penyidik terus mendalami dokumen program, data perbankan, keterangan saksi, serta hasil audit Inspektorat DIY untuk mengungkap dugaan penyimpangan dana Rp125 juta tersebut.
Proses hukum selanjutnya akan menentukan pembuktian atas dugaan penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukan. Polisi menempatkan dugaan kegiatan fiktif dan pertanggungjawaban anggaran sebagai bagian utama dalam penyidikan perkara ini.
FAQ Dugaan Korupsi Dana Sekolah di Bantul
Apa dana yang diduga diselewengkan? Dana yang didalami dalam perkara ini adalah bantuan Program SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan Tahap II Tahun 2023 dengan nilai total Rp125 juta.
Bagaimana dana tersebut dicairkan? Dana dicairkan dalam dua tahap, yaitu Rp87,5 juta pada tahap pertama dan Rp37,5 juta pada tahap kedua setelah pengajuan laporan kemajuan pekerjaan.
Kegiatan apa yang diduga tidak terlaksana? Penyidik mendalami sejumlah agenda yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, termasuk workshop, praktisi dunia kerja mengajar, penguatan BKK, dan job fair.
Siapa yang menghitung dugaan kerugian keuangan negara? Penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini dilakukan melalui audit oleh Inspektorat DIY.