Prabowo Geram: Lahan Bekas Karhutla Langsung Jadi Kebun Sawit, Minta Diselidiki
Prabowo Perintahkan Penyelidikan Mendalam: Lahan yang Baru Terbakar Sudah Direncanakan Jadi Kebun Sawit
Beritanara.com – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan luar biasa ketika menyoroti pola berulang dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia: lahan yang baru saja dilahap api dalam hitungan hari sudah berubah status menjadi area perkebunan, khususnya kelapa sawit. Dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/9/2026), Prabowo memerintahkan agar temuan tersebut ditelusuri hingga ke akar-akarnya, termasuk mengungkap apakah pelaku pembakaran berasal dari kalangan masyarakat kecil atau dari korporasi besar.
Peringatan keras itu dilontarkan setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memaparkan data lapangan yang menunjukkan indikasi kuat adanya unsur kesengajaan di balik sejumlah titik kebakaran. Rapat yang digelar secara hybrid tersebut dihadiri para anggota kabinet serta kepala daerah, menandakan skala perhatian pemerintah pusat terhadap krisis tahunan yang kembali menghantui sektor kehutanan dan lingkungan.
Indikasi Kesengajaan: Dari Jambi hingga Kalimantan Barat
Suharyanto mengungkapkan bahwa di Provinsi Jambi, petugas berhasil menangkap pelaku pembakaran hutan yang ternyata bekerja atas perintah pihak tertentu dengan imbalan uang sebesar Rp 500 ribu. Fakta bahwa seseorang dibayar untuk membakar hutan menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar fenomena alam akibat musim kering, melainkan aktivitas yang terencana dan terorganisir.
"Memang di lapangan betul sekali memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang hanya Rp 500 ribu, given uang," ucap Suharyanto.
Pola serupa ditemukan di Kalimantan Barat. Suharyanto menjelaskan bahwa citra satelit memperlihatkan lokasi yang baru saja terbakar—bahkan api belum sepenuhnya padam di titik lain—sudah ditandai sebagai rencana penanaman bibit sawit. Jeda waktu antara kebakaran dan konversi lahan yang nyaris nol hari ini menjadi sinyal kuat bahwa pembakaran merupakan tahap awal dari proses penguasaan lahan secara sistematis.
"Kemudian, di Kalimantan Barat terlihat di gambar lokasi yang baru saja kebakar, belum selesai kebakarannya di tempat lain, lokasi itu sudah berubah jadi rencana penanaman pohon, pohon sawit," ucapnya.
Data Penindakan: Ratusan Tersangka dan Puluhan Korporasi dalam Sorotan
Merespons paparan tersebut, Prabowo langsung menanyakan jumlah pelaku karhutla yang telah ditangkap kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sigit menyampaikan bahwa aparat kepolisian sedang memproses 200 laporan polisi terkait karhutla. Dari jumlah itu, 138 tersangka telah diamankan, dengan rincian 119 kasus berkategori kesengajaan dan 18 kasus berkategori kelalaian. Selain itu, delapan korporasi sedang diproses secara hukum, sementara 18 perusahaan lain tengah didalami perannya, dan 42 perusahaan telah menerima sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin.
"200 LP yang kami proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai, kemudian ada delapan korporasi yang kami proses. Kemudian, kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin," jelas Sigit.
Sigit menambahkan bahwa angka-angka tersebut bersifat dinamis dan akan terus bertambah seiring kerja tim di lapangan. Ia menegaskan bahwa apabila hasil pendalaman menunjukkan adanya unsur pidana pada korporasi yang masih dalam tahap investigasi, proses hukum akan segera ditempuh.
"Apakah mereka melakukan pidana, kalau memang nanti mereka melakukan pidana, maka kami akan proses, jadi angka ini akan terus bergerak, bertambah disesuaikan dengan tim yang terus bergerak di lapangan," tambahnya.
Perintah Presiden: Selidiki, Ungkap Nama, Cabut Izin
Prabowo tidak berhenti pada tingkat statistik. Ia secara spesifik menyoroti fenomena konversi lahan pascakebakaran dan menyebutnya sebagai bukti kesengajaan yang tidak bisa lagi diabaikan. Presiden meminta agar penyelidikan membedakan dengan jelas apakah aktor di balik pembakaran adalah warga biasa atau entitas korporasi, karena implikasi hukum dan kebijakan keduanya sangat berbeda.
"Saya tertarik juga habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat, jadi ini benar-benar kesengajaan, apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus," kata Prabowo.
Lebih jauh, Prabowo memerintahkan agar daftar nama korporasi yang terlibat—baik delapan yang sudah diproses maupun 18 yang masih didalami—segera disampaikan kepadanya. Ia menyatakan akan meminta Menteri Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Satuan Tugas Percepatan Pengendalian Karhutla (Satgas PKH) untuk melakukan penilaian komprehensif. Apabila terbukti bersalah, seluruh izin usaha, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), akan dicabut tanpa kompromi.
"Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, 8 maupun yang 18 dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR dan juga Satgas PKH untuk menilai kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya, ini sudah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," pungkasnya.
Konteks dan Implikasi
Karhutla merupakan persoalan struktural yang berulang setiap musim kemarau di Indonesia, dengan dampak yang melampaui batas negara melalui kabut asap yang mengganggu penerbangan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, pola pembakaran lahan untuk membuka perkebunan sawit telah menjadi salah satu penyebab utama emisi gas rumah kaca nasional dan konflik agraria di daerah-daerah penghasil komoditas.
Penegasan Prabowo untuk mengungkap identitas pemilik korporasi yang terlibat menandai pergeseran pendekatan dari sekadar penindakan pelaku lapangan menuju akuntabilitas korporasi di tingkat kepemilikan. Pencabutan izin dan HGU merupakan instrumen hukum paling berat yang tersedia bagi negara untuk memutus rantai keuntungan ekonomi dari praktik pembakaran lahan. Langkah ini, apabila dilaksanakan secara konsisten, berpotensi mengubah insentif ekonomi yang selama ini membuat biaya pembakaran jauh lebih murah daripada biaya pembukaan lahan secara konvensional.
Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada koordinasi lintas kementerian, kecepatan penyidikan, serta keberanian politik untuk menindak entitas besar tanpa pandang bulu. Dengan ratusan tersangka dan puluhan korporasi yang kini berada dalam radar penegakan hukum, tahun 2026 berpotensi menjadi titik balik dalam penanganan karhutla—jika komitmen yang diucapkan di Istana Merdeka benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Prabowo Geram?Prabowo Geram is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Prabowo Geram matter?Prabowo Geram matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.