BeritaNara
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Pemerintah Pangkas Jumlah BUMN Secara Drastis, Targetkan Efisiensi Rp50 Triliun

Published Oktober 23, 2026 · Updated Oktober 23, 2026 · By Robert Williams - beritanara.com

Foto : Robert Williams - beritanara.com

Restrukturisasi BUMN Ditargetkan Pangkas Entitas hingga Tinggal 100–300 Perusahaan

Beritanara.com – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menyiapkan perombakan besar terhadap struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah entitas perusahaan negara yang saat ini mencapai 1.077 ditargetkan berkurang secara signifikan, dengan sasaran awal sekitar 300 perusahaan dan kemungkinan ditekan lebih jauh menjadi 200 bahkan 100 entitas.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi potensi pemborosan dalam pengelolaan aset dan anggaran negara. Pemerintah memperkirakan perampingan struktur BUMN dapat menghasilkan penghematan lebih dari Rp50 triliun bagi kas negara.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariqo Wibawa Satria, menyampaikan bahwa langkah itu mencerminkan penekanan Presiden Prabowo pada kepentingan masyarakat. Dalam pandangan pemerintah, BUMN perlu dijalankan dengan tujuan yang jelas serta memberikan manfaat yang terukur, bukan semata mempertahankan jumlah perusahaan dan jabatan di dalamnya.

“Di zamannya Pak Prabowo diminta 1.077 BUMN itu dikurangi menjadi 300 BUMN saja. Kalau bisa jumlahnya 200 atau 100. Ini menghemat uang negara lebih dari Rp50 triliun,” ungkap Hariqo dalam acara Dialog Nasional Refleksi 2 Tahun Pemerintah Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10).

Efisiensi Menjadi Fokus Utama

Pengurangan jumlah BUMN diproyeksikan ditempuh melalui restrukturisasi, penggabungan perusahaan, maupun penghentian entitas bisnis yang tidak lagi relevan. Dengan organisasi yang lebih ramping, pemerintah berharap biaya administrasi, tata kelola, dan operasional dapat ditekan.

Dalam praktiknya, banyaknya perusahaan negara dapat menciptakan lapisan pengelolaan yang kompleks. Ketika entitas memiliki fungsi yang beririsan atau arah usaha yang tidak lagi kuat, penggabungan dinilai dapat menjadi cara untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Perusahaan hasil konsolidasi juga diharapkan lebih fokus pada bidang bisnis yang benar-benar menjadi kekuatannya.

Target penghematan di atas Rp50 triliun menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan susunan korporasi. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari upaya menjaga penggunaan uang negara agar lebih efisien dan memberi ruang lebih besar bagi kepentingan publik.

Hariqo menilai agenda tersebut juga memiliki dimensi penataan tata kelola. BUMN diharapkan kembali menjalankan peran utamanya sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional, bukan menjadi ruang bagi kepentingan politik berjangka pendek atau penempatan pihak-pihak tertentu.

“Jadi, Presiden kita lebih mengutamakan penghematan uang negara, kepentingan masyarakat ketimbang menjadikan BUMN untuk tempat orang-orang,” tegasnya.

Dampak pada Posisi Komisaris dan Direksi

Konsekuensi perampingan paling langsung terlihat pada struktur pimpinan perusahaan negara. Ketika sejumlah entitas digabungkan atau dilikuidasi, kebutuhan terhadap posisi komisaris dan direksi otomatis berkurang. Hariqo menyebut banyak pihak telah berhenti dari jabatan komisaris maupun direksi sebagai dampak proses tersebut.

Perubahan ini menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak sekadar mengubah nama atau bentuk perusahaan. Penggabungan dan pengurangan entitas juga menghapus struktur jabatan yang sebelumnya melekat pada setiap BUMN. Dengan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, jumlah kursi pengurus dan pengawas perusahaan negara pun akan ikut menyusut.

Pemerintah juga mengambil langkah terkait fasilitas bagi komisaris. Pemberian bonus atau tantiem untuk komisaris disebut tidak lagi diberikan. Kebijakan ini menjadi salah satu penanda pengetatan pengeluaran pada lingkup perusahaan negara, terutama dalam pos-pos yang berkaitan dengan remunerasi pengurus.

“Saat ini banyak sekali orang yang berhenti jadi komisaris, banyak orang yang berhenti jadi direksi dan untuk pertamanya tantiem itu sudah tidak ada lagi untuk para komisaris,” pungkas Hariqo.

Arah Baru Pengelolaan Perusahaan Negara

Restrukturisasi BUMN membawa pesan bahwa ukuran keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dinilai dari banyaknya entitas yang dimiliki pemerintah. Yang lebih penting adalah kemampuan setiap BUMN menjalankan fungsi bisnisnya secara sehat, memiliki arah yang jelas, serta menciptakan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Bagi publik, agenda ini perlu dipahami sebagai upaya penataan skala besar yang dampaknya dapat terlihat dalam struktur perusahaan, jabatan manajemen, dan pengeluaran operasional. Target dari pengurangan 1.077 entitas menjadi sekitar 300, atau bahkan menuju 100 hingga 200 perusahaan, menandakan perubahan yang sangat luas.

Pelaksanaan kebijakan tersebut akan menentukan seberapa besar efisiensi yang benar-benar dapat diwujudkan. Pemerintah telah menyampaikan sasaran penghematan lebih dari Rp50 triliun, sementara arah besarnya adalah menempatkan BUMN sebagai instrumen ekonomi negara yang lebih tertata, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Pemerintah Pangkas Jumlah BUMN Secara Drastis?

Pemerintah Pangkas Jumlah BUMN Secara Drastis is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Pemerintah Pangkas Jumlah BUMN Secara Drastis matter?

Pemerintah Pangkas Jumlah BUMN Secara Drastis matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.