Pegawai ASN Bandung Barat Berulah Live TikTok Bahas Fee Proyek Viral, KDM Desak Bupati KBB Sanksi Tegas: Jangan Ragu!
ASN Bandung Barat Viral Live TikTok, KDM Desak Sanksi
Beritanara.com – Kasus Pegawai ASN Bandung Barat Berulah kembali menjadi sorotan publik setelah seorang Aparatur Sipil Negara melakukan siaran langsung di platform TikTok. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, merespons kejadian ini dengan tegas. Ia menilai bahwa aktivitas tersebut bukan sekadar gaya pribadi, melainkan menyangkut etika pemerintahan yang harus dijaga.
KDM mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai seorang wanita dengan inisial IYP. Wanita tersebut merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUTR) Kabupaten Bandung Barat. Melalui akun TikTok miliknya, ASN ini melakukan siaran langsung untuk membahas pembagian fee proyek bersama rekan-rekan kerjanya.
Live TikTok Saat Jam Kerja
Menurut KDM, momen ini menjadi perhatian karena dilakukan pada saat jam kerja. Ia merasa kurang berkenan dengan cara ASN tersebut membahas pembagian fee proyek secara terbuka. Aktivitas ini kemudian memicu reaksi emosional dari masyarakat yang melihat tayangan tersebut.
Ini lagi ada pegawai di Pemda Kabupaten Bandung Barat berstatus PPPK melakukan live TikTok, ujar KDM dalam unggahan media sosial pribadinya dikutip tvOnenews.com, Sabtu (8/8/2026).
KDM menekankan bahwa aktivitas live TikTok tersebut bukan upaya membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sebaliknya, ia menilai bahwa ASN tersebut lebih ingin menunjukkan style personal dalam dialog yang dilakukan dengan teman sebelahnya. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga citra aparatur.
Kekhawatiran Terhadap Etika Pemerintahan
Dampak negatif dari aktivitas live TikTok tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurut Gubernur Jawa Barat, hal ini menyangkut etika aparatur pemerintah serta prinsip tata kelola pemerintahan yang seharusnya dijaga dengan baik. Ia juga menyampaikan pandangannya terkait pembahasan yang dilakukan oleh IYP.
KDM menekankan bahwa aktivitas tersebut harus diperiksa secara serius. Ia menilai bahwa pembahasan fee proyek secara terbuka tanpa prosedur yang jelas dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Bagi mantan Bupati Purwakarta itu, prinsip pelayanan publik dan tata kelola keuangan pemerintah telah mulai luntur.
Percakapan dalam siaran langsung tersebut juga menjadi perhatian khusus bagi Dedi Mulyadi. Gubernur Jabar tersebut mengetahui adanya pembahasan terkait jika ada seseorang yang membantu pekerjaan dan mendapat bagian atau persentase tertentu. Jika pembahasan itu benar-benar terbukti, apalagi berkaitan dengan praktik pembagian fee di dalam pekerjaan pemerintahan, tentu hal ini bisa mencederai prinsip.
Desakan Sanksi Tegas
KDM pun mendesak agar Bupati KBB memberikan sanksi tegas tanpa ragu terhadap pegawai yang bersangkutan. Ia meminta agar pemerintah daerah tidak ragu untuk mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan haruslah bersifat tegas agar menjadi contoh bagi aparatur lainnya.
Kasus Pegawai ASN Bandung Barat Berulah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan memang penting, namun harus dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan etika pemerintahan. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret dalam menangani kasus ini.
FAQ: Pertanyaan Umum Tentang Kasus ASN Bandung Barat
Apa status kepegawaian ASN yang melakukan live TikTok? ASN tersebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat.
Kapan kasus ini pertama kali viral? Kasus ini pertama kali viral pada Sabtu, 8 Agustus 2026, setelah unggahan KDM di media sosial.
Apa yang dibahas dalam live TikTok tersebut? ASN tersebut membahas pembagian fee proyek bersama rekan-rekan kerjanya saat jam kerja.
Apa tindak lanjut yang diharapkan KDM? KDM mendesak agar Bupati KBB memberikan sanksi tegas tanpa ragu terhadap pegawai yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.