Menko Yusril Buka Wacana Revisi UU Zakat Demi Perkuat Posisi BAZNAS
Menko Yusril Buka Wacana Revisi UU Zakat untuk Memperkuat BAZNAS
Beritanara.com – Menko Yusril Buka Wacana Revisi UU Zakat sebagai upaya memperkuat posisi dan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tengah masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perlu disempurnakan agar BAZNAS semakin efektif menjalankan tugasnya.
Gagasan tersebut disampaikan Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 yang berlangsung pada 13-15 Oktober 2026 di Jakarta. Rakornas ini mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak” serta menjadi ruang bagi pemangku kepentingan untuk membahas penguatan tata kelola zakat nasional.
Menurut Yusril, forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai pemikiran baru mengenai penyempurnaan regulasi zakat. Ia menekankan bahwa pembaruan aturan perlu diarahkan untuk memperjelas dan memperkuat kedudukan BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Indonesia.
“Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada gagasan-gagasan baru menyempurnakan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 ini untuk kita perkuat posisi BAZNAS itu menjadi seperti apa,” ujar Yusril, Selasa (13/10/2026).
Potensi Ekonomi Syariah di Negara Pancasila
Menko Yusril Buka Wacana Revisi UU Zakat juga berkaitan dengan peluang penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Yusril menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila yang pluralistik tetap memberikan ruang yang terhormat dan konstitusional bagi umat Islam untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah.
Ia menyebut perkembangan regulasi ekonomi syariah telah semakin luas. Persoalan mengenai dasar hukum ekonomi syariah, perbankan Islam, maupun asuransi telah memiliki tempat dalam sistem nasional. Kondisi ini, menurutnya, memungkinkan pengelolaan zakat terus dikembangkan secara lebih kuat dan terarah.
“Zaman kita ini tidak ada lagi persoalan Undang-Undang Ekonomi Syariah, Perbankan Islam, Asuransi segala macam. Negara kita ini adalah negara Pancasila yang pluralistik, tapi memberikan tempat sewajarnya bagi umat Islam sebagai kekuatan mayoritas di negara kita ini,” jelas Yusril.
Revisi UU Zakat yang diwacanakan bukan sekadar membahas aspek administrasi. Penguatan regulasi diharapkan dapat mendukung BAZNAS dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah secara lebih optimal. Dengan tata kelola yang baik, dana masyarakat dapat semakin besar manfaatnya bagi program sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Peran BAZNAS dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Dalam Rakornas BAZNAS 2026, peran lembaga tersebut juga mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani. Ia menilai BAZNAS telah konsisten berada di garis depan dalam membantu masyarakat menghadapi beragam persoalan sosial.
Ahmad Muzani menyebut kontribusi BAZNAS terlihat dalam penanganan kekeringan, pemberian beasiswa, bantuan modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, pembangunan rumah layak huni, hingga bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Beragam program itu menunjukkan zakat dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas kepedulian sosial.
“Apa yang dikerjakan oleh BAZNAS itu sudah benar. Kalau ada kekeringan air, BAZNAS itu ada. Kalau ada beasiswa kurang, BAZNAS memberi. Kalau ada modal kurang, modal UMKM BAZNAS membantu. Kalau ada rumah tidak layak huni, BAZNAS ikut membangun,” puji Ahmad Muzani.
Ia juga menegaskan bahwa kontribusi BAZNAS dapat menjadi penggerak transformasi mustahik menjadi muzaki yang mandiri secara ekonomi. Artinya, bantuan yang diberikan tidak hanya menjawab kebutuhan sesaat, tetapi juga dapat mendorong penerima manfaat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Menko Yusril Buka Wacana Revisi UU Zakat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran tersebut. Ketika regulasi, kelembagaan, dan program pemberdayaan berjalan selaras, pengelolaan zakat berpotensi memberi dampak yang lebih luas bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial di Indonesia.
FAQ Revisi UU Zakat dan Peran BAZNAS
Apa tujuan wacana revisi UU Zakat?
Tujuan utamanya adalah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta memperkuat posisi BAZNAS dalam menjalankan perannya.
Apa saja bentuk bantuan yang telah dilakukan BAZNAS?
BAZNAS disebut membantu penanganan kekeringan, beasiswa, modal UMKM, pembangunan rumah layak huni, dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Bagaimana zakat dapat membantu pengentasan kemiskinan?
Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat sekaligus mendukung program pemberdayaan. Harapannya, mustahik dapat berkembang menjadi muzaki yang mandiri secara ekonomi.
Ahmad Muzani menekankan BAZNAS harus hadir dan melayani masyarakat, baik ketika warga ingin menunaikan zakat, infak, dan sedekah maupun saat mereka membutuhkan pertolongan.