Ditjen Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen Kependudukan Pasca Gempa di Manggarai Barat
Ditjen Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen Pasca Gempa
Beritanara.com – Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Agustus 2026 tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga melumpuhkan akses warga terhadap dokumen kependudukan dasar. Menanggapi situasi darurat tersebut, Ditjen Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak melalui operasi jemput bola yang melibatkan enam tim teknis di tujuh kabupaten. Langkah cepat ini memastikan bahwa kehilangan KTP-el, akta kelahiran, atau kartu keluarga tidak menghambat hak-hak administratif warga selama masa pemulihan.
Arahan Strategis dari Puncak Kemendagri
Operasi pemulihan adminduk ini bukan tindakan spontan, melainkan eksekusi langsung atas perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Saat meninjau posko pengungsian di Kabupaten Nagekeo, Tito secara eksplisit menginstruksikan jajarannya untuk turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan unit Dukcapil di tingkat kabupaten maupun provinsi.
"Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi," tegas Tito di hadapan warga pengungsi.
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menerima mandat tersebut dan dalam hitungan hari mengaktifkan Tim Peduli Bencana. Enam kelompok kerja kemudian diterjunkan ke Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Setiap tim membawa perangkat penerbitan dokumen serta personel teknis yang mampu memproses ulang data kependudukan warga yang berkasnya hangus atau rusak akibat guncangan.
Operasi di Labuan Bajo dan Dukungan Teknis
Pada Senin, 24 Agustus 2026, Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam memimpin rombongan tiba di Labuan Bajo. Titik pertama yang ditinjau adalah Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Barat, yang dindingnya tercatat retak akibat gempa. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa interupsi.
"Dukcapil hadir langsung ke lokasi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dan masyarakat dapat segera memperoleh kembali dokumen adminduk yang dibutuhkan secara cepat, mudah, dan gratis," ujar Teguh Setyabudi.
Kedatangan rombongan pusat disambut oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Manggarai Barat, Pius Baut, yang hadir mewakili Bupati, bersama Kepala Dinas Dukcapil setempat, Valentinus Andi. Pertemuan singkat itu menjadi momentum penyerahan bantuan hibah dan pinjam pakai perangkat teknis.
Paket hibah yang diserahkan mencakup dua outer blangko KTP-el setara 4.000 keping, satu unit perangkat internet Starlink, satu kartu SIM, satu set ribbon–film–cleaning kit, kertas A4 80 gram, serta satu printer inkjet. Ditambahkannya pula satu unit alat rekam KTP-el portabel (mobile enrollment) yang dipinjamkan agar proses pencatatan biometrik warga tidak terhambat oleh kerusakan infrastruktur lokal.
Dengan kombinasi personel, blangko, dan perangkat mobile, Ditjen Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen kependudukan dalam fase pertama operasi. Angka tersebut mencakup penerbitan ulang KTP-el, akta kelahiran, dan kartu keluarga bagi warga yang berkas aslinya tidak dapat diselamatkan. Proses penerbitan dilakukan tanpa biaya, sesuai ketentuan bahwa pemulihan dokumen pasca-bencana merupakan tanggung jawab negara.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apakah warga harus membayar biaya penerbitan ulang dokumen pasca-gempa? Tidak. Seluruh penerbitan ulang KTP-el, akta kelahiran, dan kartu keluarga dalam konteks pemulihan bencana dilakukan gratis. Warga cukup menunjukkan identitas sementara atau keterangan dari kelurahan/kecamatan setempat.
Di mana warga Manggarai Barat dapat mengurus dokumen yang hilang? Layanan jemput bola tersedia di posko-posko yang didirikan oleh Tim Peduli Bencana di tujuh kabupaten Flores. Selain itu, Kantor Dinas Dukcapil Manggarai Barat di Labuan Bajo tetap beroperasi meski mengalami kerusakan ringan. Warga dapat datang langsung atau menunggu tim mobile yang berkeliling ke titik pengungsian.
Berapa lama proses penerbitan ulang memakan waktu? Dengan dukungan perangkat mobile enrollment dan blangko hibah, penerbitan KTP-el dapat diselesaikan dalam hitungan menit di lokasi. Untuk akta kelahiran dan kartu keluarga, waktu pemrosesan berkisar satu hingga tiga hari kerja tergantung kelengkapan data yang dapat diverifikasi.
Apakah bantuan perangkat akan dikembalikan? Blangko KTP-el dan perlengkapan habis pakai merupakan hibah permanen. Sementara itu, unit mobile enrollment dan perangkat Starlink bersifat pinjam pakai dan akan dievaluasi kembali setelah fase darurat berakhir.