BPK Tekankan Fondasi Tuju Indonesia Emas 2045
BPK Soroti ESG dan Government 5.0 sebagai Pondasi Menuju Indonesia Emas 2045
Beritanara.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0 merupakan fondasi krusial bagi pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK RI yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana. Acara ini berlangsung saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2025 kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta.
Pemeriksaan laporan keuangan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Kata Nyoman dalam keterangan di Jakarta pada Minggu (9/8/2026).
Dua Pilar Penting untuk Tata Kelola Berkelanjutan
Nyoman menjelaskan bahwa transformasi menuju Government 5.0 menuntut pemanfaatan teknologi digital serta kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, prinsip ESG menjadi landasan agar setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan negara tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengambilan kebijakan.
Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG.
Tegas Nyoman.
Opini WTP sebagai Fondasi, Bukan Tujuan Akhir
Selain itu, Kementerian ESDM kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Meski demikian, Nyoman mengingatkan bahwa opini tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Katanya.
Nyoman menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara BPK dan Kementerian ESDM. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is BPK Tekankan Fondasi Tuju Indonesia Emas 2045?BPK Tekankan Fondasi Tuju Indonesia Emas 2045 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does BPK Tekankan Fondasi Tuju Indonesia Emas 2045 matter?BPK Tekankan Fondasi Tuju Indonesia Emas 2045 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.