Bakom Sebut Perlinsos Digital Pangkas Pendataan dari 200 Hari Jadi 5 Menit
Verifikasi Bansos Kini Bisa Tuntas dalam Lima Menit, Bukan Ratusan Hari
Beritanara.com – Proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan sosial yang selama ini memakan waktu berbulan-bulan kini dipangkas secara drastis berkat pengembangan Perlinsos digital. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa dalam uji coba, tahapan yang semula membutuhkan sekitar 200 hari kerja manual dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit.
"Kalau satu-satu manual 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
Integrasi Data Delapan Instansi sebagai Filter Kelayakan
Qodari menjelaskan bahwa sistem Perlinsos digital dibangun dengan tujuan memperbaiki ketepatan sasaran bantuan. Mekanisme utamanya adalah pencocokan data dari delapan kementerian dan lembaga yang mencakup kepemilikan tanah, konsumsi listrik, kondisi fisik rumah, usia, kepemilikan kendaraan bermotor, status kepegawaian, hingga besaran upah.
Seluruh parameter tersebut kemudian dicocokkan dengan data desil yang selama ini menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan kelayakan masyarakat memperoleh bantuan sosial. Dengan mekanisme pemeriksaan silang semacam itu, pemerintah memperoleh gambaran yang jauh lebih komprehensif mengenai kondisi riil calon penerima, sekaligus memperkecil ruang kesalahan dalam penetapan daftar penerima.
Uji Coba di Surabaya dan Pengurangan Beban Daerah
Digitalisasi ini juga diharapkan meringankan beban administratif pemerintah daerah dalam melakukan pendataan. Qodari mencontohkan pelaksanaan uji coba di Surabaya yang melibatkan aparatur mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan, dengan dukungan basis data yang lebih terintegrasi. Keberadaan data lintas instansi membuat pemda tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pencatatan manual di lapangan; data terpadu dapat dimanfaatkan sebagai landasan verifikasi sebelum bantuan disalurkan.
Potensi Penghematan Anggaran Puluhan Triliun
Efisiensi birokrasi yang dihasilkan dari penerapan prinsip Digital Public Infrastructure (DPI) dan penyaringan data yang lebih ketat pada Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah, menurut keterangan Qodari.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Bakom Sebut Perlinsos Digital Pangkas Pendataan?Bakom Sebut Perlinsos Digital Pangkas Pendataan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Bakom Sebut Perlinsos Digital Pangkas Pendataan matter?Bakom Sebut Perlinsos Digital Pangkas Pendataan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.