ASN Bali yang Ketahuan Selingkuh Bisa Dipecat, Koster: Kualitas dan Integritas Perlu Ditingkatkan
ASN Bali yang Ketahuan Selingkuh Bisa Dipecat, Koster: Integritas Perlu Ditingkatkan
Regulasi Baru untuk Perbaikan Kualitas Pegawai
Beritanara.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi mengumumkan bahwa ASN Bali yang Ketahuan Selingkuh dapat menerima sanksi berat, termasuk pemecatan dari jabatan. Pengumuman ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2026 yang berfokus pada peningkatan kinerja, kualitas, serta integritas dalam penyelenggaraan program dan pelayanan publik di Bali. Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan integritas seluruh ASN di lingkungan Pemprov Bali.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jayasabha, Denpasar pada Jumat (14/8/2026), gubernur menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pegawai sangat penting untuk mencapai target program dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Koster menekankan bahwa ASN tidak hanya bertugas datang sesuai jadwal dan pulang pada waktunya, tetapi harus mengerjakan tugas secara maksimal untuk melayani masyarakat dengan baik.
Bahwa kinerja, kualitas, dan integritas pegawai Pemerintah Provinsi Bali perlu terus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pencapaian target pelaksanaan program dan memberikan pelayanan publik yang prima, profesional, dan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada kepuasan Krama Bali.
Dua Belas Larangan dan Sanksi Tegas
Koster menegaskan bahwa seluruh ASN dilarang melakukan perbuatan tercela, terutama yang mengatasnamakan instansi, perangkat daerah, maupun jabatan. Terdapat sepuluh poin larangan yang ditekankan, termasuk salah satunya mengenai perselingkuhan. ASN Bali yang Ketahuan Selingkuh akan dikenakan sanksi hingga pemecatan, sebagaimana telah disebutkan oleh gubernur dalam pengumumannya.
Kalau terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi administratif, hukuman disiplin, dan atau sanksi hukum lainnya sesuai kewenangan terhadap bawahan atau pegawai yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap instruksi ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Koster melanjutkan bahwa ASN yang ketahuan berselingkuh akan dikenakan sanksi hingga pemecatan. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya sudah ada ASN yang dipecat karena kasus serupa. Sebagai pegawai ASN, Koster mengingatkan bahwa bekerja bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bali.
Tim Pengelola dan Verifikasi Data
Penerbitan Ingub ini tidak didasarkan pada adanya riwayat kasus tertentu. Aturan tersebut sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas ASN di Pemprov Bali. Koster juga membentuk tim pengelola yang bertugas mengawasi dan menerima aduan dari masyarakat jika menemukan pelanggaran. Tim ini akan memastikan bahwa setiap laporan diperiksa dengan cermat sebelum sanksi diberikan.
Tapi alangkah baiknya masih dilakukan verifikasi yang benar gitu, data yang rasional. Saya kira itu untuk kebaikan ya.
Koster menambahkan bahwa verifikasi data yang rasional sangat penting sebelum memberikan sanksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengawasan pelanggaran. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan ASN Bali yang Ketahuan Selingkuh dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Regulasi Baru
Apa sanksi maksimal bagi ASN Bali yang Ketahuan Selingkuh? Sanksi maksimal adalah pemecatan dari jabatan, sesuai dengan ketentuan dalam Ingub Nomor 6 Tahun 2026.
Kapan regulasi ini mulai berlaku? Regulasi ini mulai berlaku sejak tanggal pengumuman pada Jumat (14/8/2026) di Jayasabha, Denpasar.
Bagaimana proses verifikasi sebelum sanksi diberikan? Tim pengelola akan melakukan verifikasi data yang rasional dan akurat sebelum memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar.
Apakah ada ASN yang sudah dipecat karena kasus serupa? Ya, Koster menyebutkan bahwa sebelumnya sudah ada ASN yang dipecat karena kasus perselingkuhan.
Bagaimana cara masyarakat melaporkan pelanggaran? Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran melalui tim pengelola yang telah dibentuk oleh Pemprov Bali.