Budiman Sudjatmiko Minta Produk Petani dan UMKM Desa Masuk Rantai Pasok MBG
Integrasi UMKM dan Petani Desa dalam Rantai Pasok MBG Jadi Prioritas
Beritanara.com – Madiun — Dalam acara Seminar Nasional yang diselenggarakan bersamaan dengan pengukuhan pengurus DPP Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) untuk periode 2026–2031, Budiman Sudjatmiko menyampaikan pesan penting. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, pada Kamis (13/8/2026). Kehadirannya menjadi momen strategis untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha desa dalam program nasional yang sedang digalakkan pemerintah.
Sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), ia menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki fungsi ganda. Selain untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, program ini juga harus mampu menggerakkan perekonomian di level desa. Dengan demikian, Budiman Sudjatmiko Minta Produk Petani dan UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok MBG secara maksimal.
Peran KDKMP dan Produk Lokal
Menurut Budiman, salah satu strategi utama adalah melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara penuh. Produk-produk lokal dari petani dan pelaku UMKM desa juga harus masuk ke dalam rantai pasok program nasional ini. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah.
Ia mengingatkan adanya potensi kerugian jika bahan baku MBG justru didatangkan dari luar desa. Hal ini akan membuat manfaat ekonomi program tidak sampai kepada warga setempat secara optimal. Melalui KDKMP, distribusi produk lokal menjadi lebih terstruktur dan efisien.
"PAPDESI hadir untuk memberikan jawaban. Ini dikerjakan oleh masyarakat desa, dinakhodai PAPDESI, dengan mengaktifkan suplai bahan mentah untuk MBG," ujarnya.
Standar Kualitas dan Target 2027
Budiman menjelaskan bahwa desa-desa memiliki berbagai komoditas potensial untuk disalurkan. Namun, produk tersebut harus memenuhi kriteria tertentu mengenai kualitas, kuantitas, dan ketersediaan yang berkelanjutan. Standar ini penting untuk memastikan konsistensi pasokan bagi program MBG.
Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pengelolaan usaha warga menjadi hal krusial. Aspek-aspek seperti administrasi, manajemen operasional, serta pengendalian mutu produk perlu terus diperbaiki. Budiman Sudjatmiko Minta Produk Petani tidak hanya masuk ke rantai pasok, tetapi juga memenuhi standar yang ditetapkan.
Target yang ditetapkan adalah pada tahun 2027, pengembangan klaster ekonomi desa sudah mencakup 50 ribu wilayah. Aturan dasarnya adalah 80 persen kebutuhan MBG harus dipenuhi dari wilayah setempat. Angka ini menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan ekonomi lokal.
"Kami ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional, baik koperasi desa merah putih maupun MBG," imbuhnya.
Kolaborasi dengan SPPG di Madiun
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun sedang menyiapkan KDKMP agar terintegrasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan implementasi program MBG di tingkat daerah.
Setiap koperasi akan diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan yang menjadi ciri khas desanya. Kebutuhan satu SPPG dapat dipenuhi melalui gabungan dari beberapa koperasi yang ada. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi dalam pengadaan bahan baku.
"Kalau ada produk yang belum bisa disediakan sendiri, koperasi tetap boleh membangun kerja sama dengan pihak lain," pungkas Hari.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang MBG dan Produk Desa
Apa itu program MBG? Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program nasional yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program ini juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa melalui pengadaan lokal.
Bagaimana peran KDKMP dalam MBG? Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berperan sebagai penghubung antara petani dan UMKM desa dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KDKMP memastikan produk lokal masuk ke dalam rantai pasok MBG.
Berapa target wilayah desa yang terlibat pada 2027? Target yang ditetapkan adalah 50 ribu wilayah desa akan mengembangkan klaster ekonomi yang terintegrasi dengan program MBG. 80 persen kebutuhan MBG harus dipenuhi dari wilayah setempat.
Apakah produk dari luar desa diperbolehkan? Ya, jika produk lokal belum mampu memenuhi kebutuhan, koperasi dapat membangun kerja sama dengan pihak luar. Namun, prioritas tetap diberikan kepada produk desa untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lokal.
Bagaimana standar kualitas produk desa untuk MBG? Produk desa harus memenuhi kriteria kualitas, kuantitas, dan ketersediaan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha warga menjadi hal krusial untuk memenuhi standar tersebut.