Yogyakarta

Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Terdata Desil 4, Akui Tak Pernah Daftar Bansos

6aa17fc618a55-lisman-puja-kesuma-anggota-dprd-diy-dapil-sleman-yang-diketahui-namanya-tercatat-dalam-desil-4-data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional-dtsen_488_274

Lisman Puja Kesuma Pertanyakan Pencantuman Namanya dalam Desil 4 DTSEN

Beritanara.com – Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Lisman Puja Kesuma, mengaku terkejut saat mendapati namanya tercatat pada desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Temuan itu menarik perhatian karena Lisman menyatakan dirinya tidak pernah mengajukan diri untuk menerima bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan atau PKH.

Politikus Fraksi Gerindra tersebut menyampaikan bahwa selama ini ia juga tidak pernah memperoleh bantuan yang berkaitan dengan data tersebut. Bagi Lisman, keberadaan namanya dalam kelompok data sosial ekonomi itu menimbulkan pertanyaan tentang cara pemerintah mengumpulkan, memadankan, dan memperbarui informasi warga.

Saya tentu cukup terkejut ketika mengetahui nama saya tercantum dalam Desil 4 DTSEN. Sepengetahuan saya, saya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos, termasuk PKH. Selama ini, juga tidak pernah menerima bantuan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Lisman pada Rabu, 9 September 2026. Ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak ingin dilihat sebatas sebagai pengalaman pribadi seorang anggota DPRD. Ia memandangnya sebagai pengingat pentingnya ketelitian dalam pengelolaan data sosial ekonomi, terutama karena data semacam itu berkaitan dengan arah penyaluran program bantuan pemerintah.

Data Akurat Menentukan Ketepatan Bantuan

DTSEN memiliki peran penting dalam pemetaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pencatatan dalam kelompok desil dapat berhubungan dengan kebutuhan pemerintah untuk memahami tingkat kesejahteraan warga dan menyiapkan kebijakan yang tepat. Karena itu, ketidaksesuaian informasi perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persoalan lebih luas.

Lisman, yang mewakili daerah pemilihan Sleman, menilai pembaruan data harus dilakukan secara konsisten. Ketepatan pendataan diperlukan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh dukungan akibat belum masuk dalam sistem atau karena informasi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan mereka.

Sebagai wakil rakyat, saya berkepentingan agar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan jangan sampai justru tidak terdata atau terlewat.

Ia melihat kasus yang dialaminya dapat menjadi bahan evaluasi bagi proses pendataan sosial ekonomi. Dalam layanan publik, data yang keliru bukan hanya berpengaruh pada individu yang namanya tercatat, tetapi juga dapat memengaruhi pemetaan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Jika data tidak diperiksa secara berkala, bantuan berisiko tidak menjangkau pihak yang paling memerlukannya.

Lisman menyatakan menghormati mekanisme yang dijalankan pemerintah. Namun, ia berharap terdapat jalur yang jelas untuk memeriksa kembali data apabila seseorang menemukan informasi yang dianggap tidak tepat. Ruang verifikasi dinilai penting agar kesalahan administrasi, kekeliruan pencatatan, atau informasi yang belum diperbarui dapat segera ditelusuri.

Meminta Penjelasan Proses Pendataan

Lisman juga ingin mengetahui asal-usul data yang membuat namanya masuk dalam desil 4 DTSEN. Ia menyebut belum pernah menerima survei atau pendataan langsung dari Badan Pusat Statistik terkait status tersebut. Kondisi itu membuatnya mempertanyakan tahapan yang digunakan hingga namanya muncul dalam sistem.

Sepengetahuan saya, sejauh ini belum pernah ada survei atau pendataan langsung dari BPS kepada saya terkait status tersebut. Karena itu, saya juga ingin mengetahui bagaimana proses dan sumber data tersebut bisa mencantumkan nama saya dalam desil 4.

Ia mendorong Badan Pusat Statistik dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengecekan bila ditemukan ketidaksesuaian. Verifikasi dapat membantu memastikan apakah terdapat kekeliruan dalam pencatatan atau ada proses pendataan yang belum diketahui oleh pihak yang namanya tercantum.

Bagi masyarakat, kejelasan mekanisme pembaruan data menjadi hal penting. Informasi sosial ekonomi tidak bersifat statis karena kondisi warga dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, sistem pendataan perlu mampu menerima koreksi, menampung klarifikasi, dan memastikan informasi yang tersimpan mencerminkan keadaan yang semestinya.

Lisman berharap penelusuran atas kasus ini tidak berhenti pada pencantuman namanya. Ia ingin pengalaman tersebut mendorong perbaikan sistem secara lebih menyeluruh, sehingga proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih cermat dan program bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.

Saya tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada nama saya. Kalau memang ditemukan ada persoalan dalam pemutakhiran data, saya berharap bisa menjadi masukan agar sistem pendataan semakin baik dan bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.

Perhatian terhadap akurasi data menjadi relevan karena bantuan sosial ditujukan bagi warga yang membutuhkan dukungan. Ketika proses verifikasi dan pembaruan berjalan baik, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang tepat, sementara warga yang belum terdata dapat lebih mudah teridentifikasi.

Frequently Asked Questions

What is Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma?

Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma matter?

Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *