Febrie Adriansyah Bantah Terima Uang Rp40 Miliar dari Tan Kian

Febrie Adriansyah Klarifikasi Isu Dana Rp40 Miliar: Tidak Ada Bukti Langsung ke Arah Dirinya

Beritanara.com – Perdebatan soal aliran dana sebesar Rp40 miliar dari pengusaha Tan Kian ke mantan pejabat Kejaksaan Agung kembali menjadi sorotan publik. Melalui kuasa hukumnya, Febri Diansyah, Febrie Adriansyah — yang pernah menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) — menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut. Klarifikasi ini disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (28/8/2026), sehari setelah sidang praperadilan yang melibatkan kliennya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (27/8/2026).

Konteks Sidang Praperadilan dan Transkrip Putusan

Sidang praperadilan merupakan mekanisme hukum di mana pihak yang merasa hak-haknya dilanggar oleh tindakan penyidik atau penuntut umum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam konteks perkara ini, Febrie Adriansyah mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya langkah hukum yang diambil terhadap dirinya. Setelah putusan dibacakan, tim kuasa hukum langsung menelaah ulang transkrip lengkap keputusan hakim untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman atas substansi amar putusan.

Hasil penelaahan tersebut menghasilkan satu kesimpulan tegas: tidak terdapat kalimat dalam putusan yang menyatakan bahwa Febrie Adriansyah menerima dana Rp40 miliar dari Tan Kian. Poin ini menjadi inti dari klarifikasi yang disampaikan di hadapan awak media.

“Jadi, kami tegaskan, dan kami sudah baca ulang transkrip putusannya, tidak benar ada kesimpulan hakim praperadilan bahwa Pak FA menerima Rp40 miliar dari Tan Kian.”

Bukti yang Disebutkan: Uang Diberikan kepada “Ferry”

Yang tercatat dalam putusan, lanjut Febri Diansyah, hanyalah adanya bukti berupa berita acara pemeriksaan (BAP) atau potongan keterangan saksi yang menyebut Tan Kian memberikan sejumlah uang — yang ekuivalen nilainya setara Rp40 miliar — kepada seseorang bernama Ferry. Nama tersebut bukan merujuk pada inisial FA, melainkan pada pihak lain yang disebut dalam keterangan.

“Intinya, Tan Kian mengatakan dia memberikan uang yang ekuivalen jumlahnya dengan Rp40 miliar terhadap seseorang bernama Ferry. Itu bunyi ya di bukti tersebut, Tan Kian memberikan uang kepada seseorang bernama Ferry.”

Perbedaan antara nama “Ferry” dan inisial “FA” menjadi titik krusial dalam narasi hukum perkara ini. Tim kuasa hukum menekankan bahwa tidak satu pun kalimat dalam bukti yang dipertimbangkan hakim menyebutkan secara eksplisit bahwa dana tersebut mengalir ke Febrie Adriansyah.

“Tidak disebutkan sama sekali di sana bahwa Tan Kian memberikan uang pada FA. Jadi, itu perlu kami klirkan. Tidak disebutkan sama sekali di sana Tan Kian memberikan uang pada FA.”

Implikasi Hukum dan Publik

Penegasan ini memiliki konsekuensi penting bagi jalannya perkara. Jika bukti yang tersedia hanya mencatat pengakuan sepihak dari Tan Kian tentang pemberian dana kepada pihak bernama Ferry, maka belum terdapat rantai pembuktian yang menghubungkan dana tersebut secara langsung dengan Febrie Adriansyah. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian harus memenuhi standar yang cukup untuk dapat menjadi dasar kesimpulan hakim; pengakuan satu pihak tanpa konfirmasi dari pihak penerima tidak otomatis membentuk fakta hukum yang mengikat.

Febri Diansyah menambahkan bahwa hakim praperadilan sendiri tidak berwenang dan tidak mampu menarik kesimpulan apakah Febrie Adriansyah menerima uang atau tidak, karena bukti yang ada tidak mendukung arah kesimpulan tersebut.

“Jadi, itu baru pengakuan dari satu sisi. Tan Kian memberikan uang pada seseorang bernama Ferry. Itu tentu perlu kami klirkan karena seolah-olah narasi atau isu yang berkembang adalah pemberian uang tersebut kepada FA.”

Latar Belakang Jabatan dan Peran Febrie Adriansyah

Febrie Adriansyah dikenal luas sebagai salah satu jaksa senior yang pernah memimpin penanganan perkara pidana khusus di lingkungan Kejaksaan Agung. Jabatan Jampidsus membawahi penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya, serta perkara-perkara bernilai strategis bagi negara. Posisi tersebut menjadikannya figur yang kerap menjadi sorotan dalam berbagai perkara besar, sehingga setiap isu yang menyangkut namanya — termasuk soal aliran dana dari pihak swasta — selalu menarik perhatian publik dan lembaga pengawas.

Klarifikasi yang disampaikan di Gedung Merah Putih KPK juga menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Febrie Adriansyah masih berada dalam tahap yang melibatkan lembaga antikorupsi. Kehadiran kuasa hukum di markas KPK pada hari Jumat tersebut menandakan bahwa koordinasi antara tim pendampingan hukum dan lembaga penegak hukum masih berlangsung aktif.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Dengan klarifikasi ini, bola kini berada di tangan proses hukum lanjutan. Jika perkara berlanjut ke tahap persidangan pokok, maka seluruh bukti — termasuk keterangan Tan Kian, dokumen keuangan, dan bukti-bukti lain — akan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim. Publik dapat mengikuti perkembangan perkara melalui putusan-putusan yang diterbitkan pengadilan, yang menjadi satu-satunya rujukan resmi atas fakta hukum yang telah dibuktikan secara sah.

Sampai putusan final dijatuhkan, prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku. Klarifikasi dari tim kuasa hukum pada Jumat (28/8/2026) ini menjadi catatan penting dalam kronologi perkara, menegaskan bahwa narasi publik tentang aliran dana Rp40 miliar belum didukung oleh bukti yang secara langsung mengaitkannya dengan Febrie Adriansyah.